Kemenhaj Prioritaskan Keselamatan Jemaah Haji Indonesia 2026

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menetapkan aspek keamanan dan keselamatan jemaah haji Indonesia sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, pada Rabu (15/4/2026) guna merespons situasi geopolitik di Timur Tengah.

Dilansir dari Money, pemerintah berkomitmen meningkatkan standar pelayanan hingga mencapai 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Langkah ini merupakan bentuk antisipasi terhadap berbagai risiko, termasuk dampak dari situasi perang yang saat ini tengah melanda kawasan Timur Tengah.

Mochamad Irfan Yusuf, yang akrab disapa Gus Irfan, menyatakan bahwa operasional haji akan tetap berjalan sesuai rencana yang telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Arab Saudi. Jadwal pelaksanaan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku selama tidak ada instruksi pembatalan dari pihak otoritas Saudi.

"Jadi selama tidak ada kalimat dan tidak ada perintah dari Pemerintah Saudi, Insyaallah Indonesia tetap akan menjalankan haji," kata Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah.

Selain fokus pada keselamatan, Kemenhaj juga menanggapi isu mengenai wacana sistem "war ticket" untuk keberangkatan haji. Ide ini muncul sebagai alternatif untuk mengurai antrean panjang pada kategori haji reguler yang terjadi selama bertahun-tahun.

Namun, Gus Irfan menegaskan bahwa wacana tersebut bersifat prematur dan bisa dihentikan jika dianggap memiliki banyak kekurangan. Saat ini, kementerian memilih untuk menutup pembahasan wacana tersebut demi menjaga fokus pada persiapan haji perdana yang dikelola oleh kementerian baru tersebut.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kyai Cholil Nafis, juga memberikan tanggapan terkait wacana tersebut pada Rabu (15/4/2026). Ia menyarankan agar Kemenhaj tidak terdistraksi oleh isu tiket dan tetap berkonsentrasi pada kesuksesan pelaksanaan ibadah haji di lapangan.

MUI menilai wacana tersebut memerlukan kajian yang sangat mendalam dari berbagai aspek, mulai dari regulasi, keadilan bagi pengantre, hingga pengelolaan keuangan haji. Gus Irfan menyatakan bertanggung jawab penuh atas munculnya istilah tersebut yang sempat memicu kehebohan di masyarakat.