Kemenhub Alihkan Sisa Anggaran Perlintasan Sebidang untuk Flyover

Kementerian Perhubungan berencana mengalihkan sisa anggaran pembenahan perlintasan sebidang kereta api untuk pembangunan flyover atau underpass setelah kebutuhan riil pemasangan palang pintu ternyata jauh lebih rendah dari pagu awal.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Jakarta pada Kamis (2/5/2026), bahwa dana yang terpakai untuk penutupan dan palang pintu hanya Rp842 miliar dari total anggaran Rp4 triliun.

Kebijakan ini diambil demi mengoptimalkan sisa dana anggaran yang telah disiapkan pemerintah, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

"Terhadap 1.638 (perlintasan sebidang), sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden bahwa sudah menganggarkan sekitar Rp 4 triliun. Namun dalam pelaksanaannya sepertinya kurang dari itu sehingga mudah-mudahan kami bisa menyelesaikannya dengan cepat untuk pemasangan palang pintu," ujar Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.

Dudy menjelaskan bahwa sisa anggaran tersebut nantinya akan disinkronkan dengan program pembangunan infrastruktur penyeberangan jalan.

Kementerian Perhubungan bakal menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dalam mengeksekusi proyek flyover dan underpass ini, meskipun lokasi spesifiknya belum dipaparkan.

"Jadi nanti Rp 4 triliun itu juga kita akan sinkronkan dengan pembangunan flyover dan underpass," tambah Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan.

Selain perbaikan infrastruktur fisik, Kementerian Perhubungan juga memperketat aspek operasional perjalanan kereta api.

Pemerintah menuntut PT KAI mematuhi Grafik Perjalanan Kereta Api secara total, termasuk pengawasan ketat terhadap batas kecepatan maksimum dan ketepatan waktu di stasiun.

Langkah pembenahan ini merupakan respons langsung terhadap perhatian Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti tingginya angka kecelakaan maut akibat perlintasan tanpa penjaga, seperti insiden antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi.

Kepala Negara sebelumnya menegaskan perlunya penunjukan pelaksana khusus guna menangani sekitar 1.800 titik perlintasan sebidang di Pulau Jawa demi keselamatan publik.

"Nanti pelaksananya kita tunjuk, dan diperhitungkan butuh hampir Rp 4 triliun. Demi keselamatan dan karena kita sangat membutuhkan kereta api, maka perlu dilakukan itu," tegas Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.