Kemenkop Gandeng Lintas Sektor Perkuat Ekonomi Desa Merah Putih

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan sejumlah kementerian dan lembaga guna mempercepat kemandirian ekonomi desa di Jakarta pada Senin (11/5/2026). Langkah strategis ini bertujuan memperkuat program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai pilar utama pembangunan ekonomi lokal.

Sinergi ini melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), BKKBN, Badan Standardisasi Nasional (BSN), BPJS Ketenagakerjaan, serta Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Berdasarkan informasi yang dilansir dari Detikcom, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga turut ambil bagian dalam kerja sama lintas sektoral tersebut.

Ferry Juliantono menegaskan bahwa integrasi antarlembaga merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan program prioritas nasional.

"Kita harus membangun super tim sehingga mudah-mudahan dengan kolaborasi dan tim yang kuat, kita bisa menyukseskan berbagai program yang dilaksanakan pemerintah," ujar Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.

Fokus kerja sama dengan Kementerian PPPA mencakup inkubasi dan pembiayaan produk kelompok perempuan desa yang nantinya akan dipasarkan melalui gerai koperasi. KDKMP diproyeksikan tidak hanya menjadi unit ekonomi, tetapi juga pusat layanan sosial di tingkat desa.

"KDKMP nantinya akan mengoperasikan gerai obat dan klinik desa yang juga berfungsi sebagai unit pengasuhan serta perlindungan anak," sambung Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.

Kementerian Koperasi juga menggandeng BSN untuk memastikan produk-produk hasil koperasi memenuhi standar pasar internasional. Di sisi lain, perlindungan bagi pengelola koperasi ditekankan melalui penyediaan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.

"BPJS Ketenagakerjaan juga kita dorong untuk menjangkau kelompok perempuan dan binaan di bawah kementerian terkait agar mereka mendapatkan manfaat perlindungan," jelas Ferry Juliantono, Menteri Koperasi.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menyebutkan bahwa lembaganya memiliki Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang siap disinergikan dengan koperasi desa.

"Inilah cikal bakal yang nanti menjadi bagian sinergi dengan Menteri Koperasi melalui Kopdes Merah Putih," tutur Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi melihat potensi besar KDKMP untuk menjadi solusi atas jarak akses layanan perlindungan bagi masyarakat desa. Ia mengusulkan agar koperasi ini berfungsi ganda sebagai pusat laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"KDKMP nantinya akan mengoperasikan gerai obat dan klinik desa yang juga berfungsi sebagai unit pengasuhan serta perlindungan anak," kata Arifah Choiri Fauzi, Menteri PPPA.

Arifah menambahkan bahwa keterlibatan perempuan dalam jajaran kepengurusan koperasi menjadi aspek krusial dalam menggerakkan ekonomi desa. Upaya ini diharapkan dapat mentransformasi kelompok binaan menjadi badan usaha koperasi yang mandiri secara finansial melalui dukungan permodalan dari PIP.