Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Ungkap Penyebab Guru Honorer Membeludak

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen membeberkan akar masalah dari membeludaknya jumlah guru non-Aparatur Sipil Negara atau honorer di Indonesia. Lonjakan ini dipicu oleh tidak konsistennya jumlah rekrutmen guru ASN dalam beberapa tahun terakhir.

Seperti dilansir dari Detikcom, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menjelaskan bahwa sempat terjadi pengangkatan guru ASN dalam skala besar sepanjang tahun 2006 hingga 2008. Namun, setelah periode tersebut, formasi yang dibuka justru merosot tajam.

"Kemudian ada lagi rekrutmen dari tahun 2013-2014. Dari 2014 terjadi lagi penurunan yang sangat tajam sampai 2016. Melandai 2016 sampai 2018, kemudian naik lagi dan setelah itu turun lagi. Jadi ini kondisinya sehingga itu yang menyebabkan guru non-ASN gitu," kata Atip dalam diskusi Fraksi Golkar MPR RI di Bintaro, Tangerang Selatan, Senin (25/5/2026).

Guna mengatasi persoalan ini, Kemendikdasmen tengah menyiapkan langkah strategis jangka pendek. Penataan ulang wewenang dalam pengelolaan tenaga pendidik diusulkan agar distribusi guru menjadi lebih terkontrol.

"Satu, perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengendalian formasi dan distribusi guru dilakukan pemerintah pusat melalui Ruang Talenta Guru. Pengendalian formasi dan distribusi pendidik selain guru serta tenaga kependidikan dilakukan pemerintah daerah," jelasnya.

Atip menambahkan bahwa proses pengangkatan guru, pamong belajar, penilik, hingga pengawas sekolah nantinya akan dipegang oleh pemerintah pusat. Sementara untuk aspek pembinaan karier, penilaian kinerja, peningkatan profesi, kesejahteraan, serta perlindungan akan dikelola bersama antara pusat dan daerah.

"Lima poin inilah yang kami ajukan sebagai grand design dan kami juga sudah merumuskannya ini di rancangan perubahan di Undang-Undang Sisdiknas," katanya.

Faktor lain yang memperparah situasi ini adalah ketimpangan antara jumlah guru yang memasuki masa purna bakti dengan kuota pengangkatan baru. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menyebutkan angka rekrutmen belum mampu menutupi kekosongan posisi.

"Setiap tahun pensiun 70 ribu tapi rekrut kita selalu di bawah 50%, artinya kan jarak antara kekosongan ini yang diisi guru honor. Jadi karena ini rekrutnya kecil, pensiun 70 ribu sementara kan butuh guru, sekolah merekrut sendiri, itu keberadaan guru honor," jelasnya.