Kementerian PKP Targetkan Bedah 21.000 Rumah Tidak Layak Huni di Papua

Sedang Trending 4 hari yang lalu

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mengalokasikan program bedah rumah sebanyak 21.000 unit di wilayah Papua pada Rabu (15/4/2026). Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Persiapan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni yang berlangsung di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Sebagaimana dilansir dari Detikcom, alokasi puluhan ribu hunian tersebut ditujukan untuk mengatasi tingginya angka masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal layak di enam provinsi di Papua. Tito menilai langkah masif ini merupakan terobosan baru bagi penyediaan infrastruktur dasar di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Menurut Tito, pelaksanaan program perumahan skala besar akan sulit terwujud jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari 42 kabupaten/kota di Papua. Penggabungan dukungan pusat dinilai menjadi kunci utama percepatan pembangunan hunian di sana.

"Ini Pak Menteri PKP punya program yang sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah dan lain-lain. Bahkan untuk yang bedah rumah ini, tadi minimal dia mengalokasikan 21.000 (rumah di wilayah Papua)," kata Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Selain program bedah rumah, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pihaknya juga menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan rumah subsidi. Fokus pembangunan juga menyasar wilayah perbatasan dan perbaikan kawasan kumuh di tiga lokasi utama.

Kawasan yang menjadi sasaran perbaikan lingkungan tersebut meliputi wilayah Papua Induk di Jayapura, Papua Selatan, serta Sorong di Papua Barat Daya. Maruarar menegaskan bahwa seluruh rangkaian program ini dilakukan secara masif untuk menjangkau masyarakat luas.

Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Wamendagri Ribka Haluk dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Para gubernur serta perwakilan pemerintah daerah dari seluruh wilayah Papua turut hadir untuk menyelaraskan data dan target pembangunan hunian tersebut.