Kesenjangan Kualitas Menteri Bisa Jadi Beban Pemerintahan Prabowo

Arifah mengusulkan agar gerbong khusus perempuan di kereta api dipindahkan ke posisi tengah rangkaian, dengan alasan posisi tersebut dinilai lebih aman dari benturan saat kecelakaan terjadi. 

"Bahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun tidak mengerti arti kata pemberdayaan," sentil Hendri Satrio, Rabu, 29 April 2026.

Sosok yang akrab disapa Hensa itu menegaskan, persoalannya bukan sekadar pilihan kata yang kurang tepat. Sebagai seorang menteri berlabel pemberdayaan, Arifah seharusnya melihat masalah kecelakaan kereta tersebut dari hulunya, bukan hanya sekedar berpendapat karena resiko perempuan saja. 

"Kalau caranya melindungi perempuan hanya dengan memindahkan gerbong ke tengah, itu bukan pemberdayaan, itu justru memperlihatkan bahwa kita masih melihat perempuan sebagai pihak yang harus digeser dan diamankan, bukan diperkuat," ujar Hensa.

Hensa menggarisbawahi pernyataan semacam ini bukan insiden tunggal yang bisa diabaikan begitu saja. Pernyataan Arifah bukti kuat bahwa gap kualitas ini tercermin nyata di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.

"Ibu ini adalah salah satu bukti quality gap yang terjadi di Kabinet Merah Putih. Mestinya mundur, tapi pasti enggak mau, beban negeri ini besar betul ya," ujar Hensa.

Hensa mencatat respons dari Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap isu yang sama justru menunjukkan cara berpikir yang berbeda.

AHY menyatakan isu keselamatan di transportasi publik harus dilihat sebagai persoalan menyeluruh yang menyangkut semua penumpang, bukan hanya perempuan. Ia mendorong evaluasi sistem keselamatan kereta secara komprehensif dan menegaskan bahwa keselamatan adalah hak semua orang tanpa terkecuali.

Hensa menilai framing AHY jauh lebih matang secara substansi. Alih-alih terjebak pada perdebatan soal posisi gerbong, ia melihat AHY langsung mengarahkan percakapan publik ke akar persoalan, yakni sistem keselamatan yang harus diperbaiki secara menyeluruh.

"Ini yang berbeda dan tak hanya sekedar simbolis, ketika pejabat publik mampu menempatkan isu pada kerangka yang benar itu artinya benar-benar merespons dengan orientasi menawarkan solusi, sehingga masyarakat merasa didengar sebagai warga negara, tak hanya sebagai kelompok yang perlu dikelola," ujar Hensa.

Hensa menegaskan bahwa quality gap yang ia soroti bukan fenomena satu atau dua kasus. Menurutnya, ini adalah pola yang cukup terlihat saat ini, di mana jarak antara ekspektasi publik terhadap kepemimpinan pemerintahan dan realita kualitas komunikasi para pembantunya masih terlalu lebar untuk diabaikan.

"Quality gap ini kalau tidak segera dibenahi akan menjadi beban yang terus menumpuk. Bukan hanya beban kebijakan, tapi beban kepercayaan. Dan kepercayaan publik itu jauh lebih mahal harganya, sekali hilang, tidak mudah dikembalikan," pungkas Hensa.