Kiai sepuh ingin konbes NU digelar dengan penuh kebijaksanaan

4 jam yang lalu

Kediri (ANTARA) - Kiai sepuh ingin agar kegiatan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Pesantren Al Falah Kediri, Jawa Timur, digelar dengan penuh kebijaksanaan, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab.

"Beliau para masyayikh sangat berharap dan memohon agar musyawarah nasional alim ulama dan juga konferensi besar yang diselenggarakan di Pesantren Ploso ini berjalan dengan penuh kebijaksanaan, kehati-hatian, dan tanggung jawab," kata Pengasuh Pondok Pesantren Al Falah, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri Abdurrohman Al-Kautsar atau Gus Kautsar di Kediri, Sabtu.

Gus Kautsar usai pertemuan para kiai sepuh tersebut mengatakan ada beberapa perintah atau permintaan dari para masyayikh untuk para peserta kegiatan tersebut.

Beberapa permintaan itu seperti untuk tidak membahas apalagi menetapkan materi-materi yang memiliki potensi untuk mengurangi, menggeser atau menjauhkan hubungan historis, kultural dan spiritual antara NU sebagai sebagai jamiyah dengan para masyayikh pemangku pondok-pondok pesantren Muktabar.

"Dalam kaitan tersebut para masyayikh meminta agar pengaturan mengenai syarat dan mekanisme pemilihan ahlul halli wal aqdi (Ahwa) tetap menjaga karakter sebagai forum keulamaan yang bertumpu pada kedalaman keilmuan, keteladanan, akhlak, keluasan pengabdian dan juga pengakuan keulamaan di lingkungan Nahdlatul Ulama," kata dia.

Ia menambahkan, para kiai sepuh tersebut berpandangan bahwa pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada jabatan struktural maupun keterwakilan kewilayahan memiliki potensi menggembleng majelis Ahwa dari hakikatnya sebagai forum keulamaan menjadi forum representasi struktural.

Hal demikian, tambah dia, dapat mempersempit ruang khidmat para ulama pesantren yang memiliki otoritas keilmuan dan kewibawaan keagamaan namun tidak berada dalam struktur organisasi atau tidak terakomodasi dalam skema keterwakilan wilayah.

"Jadi, beliau-beliau beranggapan bahwa dalam jangka panjang langkah-langkah ini akan melemahkan menjauhkan bahkan melepaskan ikatan historis antara NU dengan pesantren dan para masyayikh serta mengurangi fungsi keulamaan sebagai penggali, penjaga, dan pemberi arah perjalanan organisasi. Akibatnya Nahdlatul Ulama akan berjalan tidak sesuai khitah, fikrah, dan manhaj para sendiri jamiyah," kata dia.

Ia menambahkan, yang dibahas lainnya adalah para masyayikh meminta aturan-aturan yang sudah ada tersebut ditetapkan di antaranya adalah tidak diperkenankannya atau tidak diperbolehkannya pimpinan tertinggi yakni ketua umum untuk kemudian menjabat sebagai eksekutif merangkap sebagai eksekutif.

Terkait dengan mekanisme pemilihan Ahwa, ia mengatakan mekanisme Ahwa sampai saat ini belum berubah termasuk teknis. Namun, diharapkan tidak sampai diubah karena ada ada sejarah, penguatan kultural, dan sebagainya.

Sementara itu, salah seorang kiai sepuh yang ikut rapat, K.H. Asep Saifuddin Chalim mengatakan keputusan para ulama itu dibuat menegaskan bahwa NU adalah rumah besar bagi pondok-pondok pesantren.

Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya tersebut menambahkan terkait dengan pemilihan Rais Syuriah dan Rais 'Aaam, panitia harus mengikuti petunjuk para ulama sebagai pemilik jamiyah, yang antara lain harus mengikuti keputusan para ulama

"Bahwa para masyayikh, para ulama menolak draf untuk Ahwa dengan sistem zona, tetapi Ahwa harus jadi representatif ulama. Kemudian menolak bahwa ketua PBNU bisa merangkap jadi jabatan eksekutif. Antara lain keputusannya itu," kata dia.

Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah kiai di antaranya pengasuh PP Al Falah Ploso, Kabupaten Kediri K.H. Nurul Huda Jazuli, pengasuh PP Lirboyo Kediri K.H. Anwar Manshur, Pengasuh PP Lirboyo Kediri sekaligus Rais Syuriyah PBNU ⁠.KH. A. Kafabihi Mahrus, dari PP Wali Songo Situbondo K.H. R. Muhammad Khalil As'ad, kemudian dari PP. Al-Tsaqafah Jakarta sekaligus Mustasyar PBNU Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siroj dan kiai sepuh lainnya.

Baca juga: Masyayikh minta gelaran Munas-Konbes NU hindari materi pemecah tradisi

Baca juga: PBNU: Presiden dijadwalkan hadiri Munas-Konbes NU 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.