Koalisi MBG Watch Demo Tuntut Moratorium Program Makan Bergizi Gratis

Aksi unjuk rasa digelar oleh massa yang tergabung dalam Koalisi MBG Watch di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, pada Rabu (10/6/2026). Dilansir dari Detikcom, mereka mengajak masyarakat untuk terus mengawal dan menyuarakan kritik terhadap berbagai persoalan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai masukan serta kritik yang telah lama disampaikan oleh sejumlah lembaga dan kelompok masyarakat belum mendapatkan respons memadai dari para pengambil kebijakan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan publik secara masif agar program pemerintah ini dievaluasi.

"Kita hari ini harus berisik seberisik-berisiknya, karena rasa-rasanya kalau tidak diberisiki nanti terus saja," kata Bivitri saat berorasi di depan Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).

Bivitri menyatakan bahwa masyarakat tidak boleh berhenti menyuarakan pandangan dan kritiknya terkait program MBG agar pondasi kebijakan ini bisa dibongkar demi perbaikan tata kelola.

"Itu sebabnya kita harus berisik terus, kita pukul sebanyak mungkin panci dan penggorengan dan lain sebagainya, supaya pondasi ini benar-benar bisa kita bongkar," ujar Bivitri.

Ia juga menyerukan agar publik tidak tinggal diam dan mendesak agar pelaksanaan program MBG dihentikan sementara waktu untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, bukan sekadar melakukan pergantian personel atau pengalihan anggaran.

"Yang kita inginkan adalah betul-betul moratorium, pemberhentian, dan evaluasi besar-besaran, bukan cuma soal ganti orang, bukan cuma soal cari duit dari kantong yang mana, dari selokan yang mana, tetapi benar-benar dievaluasi total. Dan untuk mengevaluasi total, tentu saja harus diberhentikan dahulu," ungkap Bivitri.

Selain tuntutan moratorium, massa juga mendesak dilakukannya audit anggaran dan evaluasi menyeluruh. Koordinator Eksternal Advokasi MBG Watch, Galau D Muhammad, menegaskan pengawasan publik sangat diperlukan agar penggunaan dana negara berjalan transparan dan akuntabel.

"And kalau kita lihat tuntutannya sangat sederhana yaitu moratorium total, hentikan secara sementara, audit anggaran yang telah dikeluarkan untuk MBG, dan kemudian konversi itu untuk bantuan yang lebih bermanfaat," kata Galau.

Galau menilai penghentian sementara program sangat krusial karena ia melihat adanya indikasi kebocoran anggaran tanpa adanya transparansi mengenai hasil konkret yang dicapai selama setahun program berjalan.

"Hari ini ada banyak sekali anggaran yang bocor tanpa transparansi, di mana program ini pun tidak bertanggung jawab dalam hal menerangkan seterang-terangnya apa outcomes selama setahun program ini berjalan," ucap Galau.

Menurut Galau, anggaran besar untuk MBG tersebut semestinya dialihkan untuk mitigasi krisis ekonomi masyarakat, terutama menyikapi kenaikan harga BBM Pertamax yang saat ini menyentuh angka Rp 16.200.

"Kita tengok ada masalah ekonomi yang riil, di mana harga BBM naik. Hari ini kita melihat angkanya sudah Rp 16.200 untuk Pertamax. Hari ini kita melihat bagaimana respons pemerintah dalam memitigasi krisis sangat buruk, komunikasi politiknya tidak baik. Itu menunjukkan ada banyak sekali permasalahan etika, yang kita tuntut sederhana: MBG harus dikorbankan demi masyarakat kebanyakan," kata Galau.