Kota Samarinda Terdepan dalam Inovasi Pembiayaan dan Pengendalian Inflasi

INFO TEMPO - Surprise. Kaget dan bahagia saat nama Kota Samarinda diumumkan menempati posisi teratas untuk dua kategori sekaligus dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan yang berlangsung di Platinum Hotel, Balikpapan, pada Selasa malam, 5 Mei 2026. Samarinda yang dipimpin oleh Wali Kota Andi Harun berada di posisi puncak pada kategori Kategori Entrepreneur Government/Creative Financing dan Pengendalian Inflasi.

"Kami tidak menyangka mendapat penghargaan untuk dua kategori," kata Wali Kota Andi Harun seusai acara apresiasi. "Ini adalah hasil kerja bersama teman-teman, bukan kerja satu dua orang. Ini kerja kolektif Pemerintah Kota Samarinda, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat kita sehingga kita sampai pada level pencapaian seperti ini."

Selama dua periode menjadi Wali Kota Samarinda, Andi Harun konsisten membenahi tata kelola pemerintahan, struktur anggaran, dan mengendalikan inflasi agar masyarakat dapat menjangkau bahan kebutuhan pokok. Urusan pengelolaan keuangan daerah sudah digembleng saat Andi Harun duduk di kursi Wali Kota Samarinda pada 2021. Ketika itu, pemerintah harus melakukan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid. Masuk periode kedua, pemerintah daerah menghadapi tantangan baru, yakni penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Wali Kota Andi Harun menjelaskan, salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah merevitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jika sebelumnya BUMD kerap dianggap membebani keuangan daerah, dalam beberapa tahun terakhir dilakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari tata kelola hingga orientasi bisnis. Hasilnya, BUMD kini mulai memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.

"BUMD di Kota Samarinda tidak boleh bergantung pada APBD dalam menjalankan usahanya," kata Andi Harun. "BUMD harus berani membangun strategi bisnis yang mandiri, inovatif, dan profesional." Dia juga menegaskan posisi BUMD berbeda dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena merupakan entitas bisnis yang dituntut mampu menciptakan keuntungan sekaligus menjalankan fungsi sosial bagi masyarakat.

Penyertaan modal dan pengembangan usaha BUMD, menurut Andi Harun, dapat dilakukan melalui berbagai alternatif pembiayaan tanpa membebani APBD, seperti sindikasi perbankan maupun pinjaman kredit usaha. "Selama perhitungan bisnis menunjukkan keuntungan dan kemampuan membayar kewajiban, BUMD tidak perlu takut memanfaatkan pembiayaan perbankan," katanya. Jajaran direksi dan pengawas BUMD yang telah diseleksi pemerintah kota, Andi Harus melanjutkan, harus mampu berpikir kreatif dan "out of the box" dalam mengembangkan usaha.

Komitmen membenahi tata kelola BUMD telah ditunjukkan Andi Harun sejak awal menjabat sebagai Wali Kota Samarinda. Pada Maret 2021, ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap laporan keuangan BUMD di Kota Samarinda. "Kami berharap BUMD bisa produktif untuk diandalkan dalam membantu pemerintah meningkatkan PAD," ucapnya.

Contoh transformasi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau Perumdam Tirta Kencana Samarinda. Saat melantik Dewan Pengawas Perumdam Tirta Kencana Samarinda sisa masa bakti 2024–2028 pada Rabu, 7 Januari 2026, Wali Kota Andi Harun menekankan pentingnya sikap kritis dan independen Dewan Pengawas dalam mengawasi direksi. Tiga prioritas utama pengawasan, yakni penurunan Non Revenue Water (NRW), menjaga kesehatan keuangan perusahaan, dan meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Lanskap ekonomi global terus berubah, termasuk akibat perang yang berdampak pada ekonomi nasional, tentu berimbas ke perekonomian di daerah. Daya beli masyarakat yang kian turun tak bisa dibiarkan. Butuh intervensi pemerintah untuk menjaga agar masyarakat tidak semakin bertambah bebannya, khususnya kemampuan membeli bahan kebutuhan pokok.

"Kami terus memantau harga bahan pokok, menjaga agar beban masyarakat tidak semakin bertambah berat," kata Wali Kota Andi Harun. "Harga-harga bisa dikendalikan di tengah situasi yang terus berubah. Itulah yang kami lakukan di Samarinda."

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda mencatat inflasi bulanan atau month to month pada April 2026 sebesar 0,11 persen. Sementara inflasi tahunan atau year on year tercatat sebesar 2,92 persen. Angka tersebut menunjukkan kondisi harga konsumen masih relatif terkendali karena target inflasi nasional, yakni berada di kisaran 1,5-3,5 persen.

"Kami pastikan inflasi daerah tetap terkendali. Pemerintah Kota Samarinda bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat koordinasi untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga," kata Andi Harun. Pemkot Samarinda juga memastikan koordinasi dengan kelompok petani, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta memantau langsung hingga ke tingkat distributor dan pedagang.

Wali Kota Andi Harun mengatakan berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam inovasi pembiayaan atau creative financing dan mengendalikan inflasi dapat diukur dan memiliki target yang jelas. "Yang penting bekerja serius, pasti ada hasilnya. Dan hari ini clear, ternyata kerja-kerja ini bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat," tuturnya. (*)