KPK Apresiasi Keterbukaan Kemensos Cegah Korupsi Program Sekolah Rakyat

KPK mengapresiasi langkah Kemensos yang proaktif berkonsultasi terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam penyelenggaraan program Sekolah Rakyat. KPK menilai keterbukaan tersebut penting untuk pencegahan korupsi sejak dini.

“Terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Wakil dan beserta jajarannya yang sudah terbuka sehingga diharapkan kita dapat melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sedini mungkin,” kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo didampingi Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Aminudin, Direktur Monitoring Aida Ratna Zulaiha dan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).

Ibnu mengatakan, pertemuan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan jajaran Kemensos merupakan bagian dari koordinasi pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program pemerintah.

“Kunjungan beliau adalah dalam rangka untuk pencegahan tindak pidana korupsi sehingga diharapkan dalam program-program yang ada tidak terjadi penyelewengan, penyimpangan dan lain-lain,” ujar dia.

Menurut Ibnu, KPK mendukung program-program strategis pemerintah, namun pelaksanaannya harus bebas dari praktik penyimpangan. Karena itu, KPK turut memberikan masukan terkait titik-titik rawan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Tadi sudah disampaikan hal-hal risiko-risiko di mana bisa terjadinya korupsi, di mana terjadinya penyelewengan sehingga dapat dideteksi sedini mungkin agar tidak terjadi,” kata Ibnu.

Ia menegaskan, KPK tetap membuka ruang pengawasan apabila di kemudian hari ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program.

“Namun apabila ada suatu penyelewengan silakan tetap beberapa rekan-rekan untuk menyingkapi kami tetap terbuka,” jelas Ibnu.

Di tempat yang sama, Gus Ipul mengatakan konsultasi dengan KPK dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos, terutama jelang pengadaan tahun anggaran 2026.

“Kami memberikan informasi tentang berbagai hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos, khususnya dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” katanya.

Ia menegaskan, Kemensos berkomitmen menjaga program strategis Presiden Prabowo Subianto agar tidak tercemar praktik korupsi.

“Saya dan Pak Wamen telah berkomitmen agar program-program secara keseluruhan di Kemensos, khususnya juga tentu program strategis Bapak Presiden dalam hal penyelenggaraan Sekolah Rakyat, tidak ingin dikotori dengan praktik-praktik korupsi, praktik-praktik yang tidak terpuji,” tegas Gus Ipul.

Menurutnya, konsultasi dengan KPK menjadi momentum evaluasi terhadap sistem pengadaan di Kemensos. Ia mengakui, berdasarkan catatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), posisi Kemensos dalam tata kelola pengadaan masih perlu diperbaiki.

“Sampai hari ini dalam catatan LKPP, kami masih di peringkat ke-167 dalam pengadaan barang dan jasa dari 600 lebih lembaga maupun instansi yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa,” kata Gus Ipul.

Selain itu, Kemensos juga mengakui masih membutuhkan penguatan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa, terutama karena anggaran program diperkirakan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Karena itu, Kemensos meminta masukan KPK, termasuk terkait kemungkinan penggunaan agen pengadaan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan atau tidak.

“Nah, ini baru berupa semacam gagasan kami untuk minta nasihat dari KPK lebih lanjut,” jelas Gus Ipul.

Ia memastikan seluruh hasil evaluasi dan monitoring dari KPK akan menjadi pedoman perbaikan tata kelola di Kemensos ke depan.

“Hasil monitoring yang dilakukan oleh KPK akan kami jadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja kami di masa yang akan datang,” pungkas Gus Ipul.

Gus Ipul berkonsultasi langsung dengan KPK terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos, terutama menyusul ramainya perhatian publik terhadap isu pengadaan sepatu siswa dan guru Sekolah Rakyat.

Konsultasi berlangsung pukul 10.00 hingga 11.00 WIB di Ruang Rupat Nusantara, lantai 15 Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Rombongan Kemensos diterima langsung Ketua KPK Setyo Budiyanto bersama para Wakil Ketua KPK, yakni Ibnu Basuki Widodo, Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono.

Turut hadir Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Aminudin, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Ely Kusumastuti, Kepala Biro Umum Tomi Murtomo, Kepala Biro Humas Yuyuk Andriati Iskak, Direktur Monitoring Aida Ratna Zulaiha, serta Kepala Bagian Pengadaan Budi Haryanta.

Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul didampingi Wamensos Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Agus Zainal Arifin, serta Plt. Inspektur Jenderal Dody Sukmono.

Hadir pula Kepala Biro Umum Salahuddin Yahya, Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Afrizon Tanjung, Kepala Biro Humas Devi Deliani, serta Plt. Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur.