KPK Intensifkan OTT Sepanjang Awal 2026, Sasar Pejabat Daerah dan Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan peningkatan drastis dalam operasi tangkap tangan (OTT) selama tiga bulan pertama tahun 2026, dengan sedikitnya sepuluh operasi berhasil menjerat berbagai pejabat. Gelombang penindakan ini menargetkan mulai dari kepala daerah hingga pejabat strategis di sektor penerimaan negara, seperti pajak dan bea cukai, yang dimulai sejak Januari hingga Jumat (12/4/2026).

Intensifikasi penindakan ini menyoroti masih tingginya kasus dugaan korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan. Menurut data yang dihimpun dari Bloomberg Technoz, sebagian besar operasi menyasar pejabat daerah serta institusi vital yang berkaitan dengan penerimaan negara.

OTT di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara menjadi pembuka pada 9–10 Januari 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan lima tersangka terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di sektor pertambangan.

Tiga di antaranya adalah oknum pejabat KPP Madya Jakarta Utara (DWB, AGS, ASB), sementara dua lainnya adalah pihak swasta (ABD sebagai konsultan pajak dan EY, staf PT WP).

Tak berhenti di sana, pada 19 Januari 2026, KPK melancarkan dua OTT sekaligus. Kali ini, Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo turut terjaring. Maidi terjerat dugaan pemerasan dan gratifikasi proyek, sedangkan Sudewo tersangkut kasus pemerasan dalam pengisian jabatan desa.

Pada awal Februari 2026, KPK kembali menyasar sektor pajak. Operasi di KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengungkap dugaan korupsi restitusi pajak. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Kepala KPP Madya Banjarmasin, karena menerima suap Rp1,5 miliar untuk pencairan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Para tersangka tersebut adalah Mely, Kepala KPP Madya Banjarmasin; DJD PISKUS, Anggota Pemeriksa; dan VNZ, Manajer Keuangan PT BKB. Kasus ini menambah daftar panjang kasus korupsi yang berkaitan dengan sektor pajak.

Awal Maret 2026 juga diwarnai sejumlah OTT lainnya. Pada 3 Maret, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terjaring OTT terkait dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan proyek di Pemkab Pekalongan 2023-2026. Ia diduga menerima keuntungan Rp19 miliar akibat konflik kepentingan.

KPK mengamankan 11 orang dalam operasi ini, termasuk Fadia Arafiq, ajudan, dan pihak swasta di wilayah Semarang. Enam hari kemudian, pada 9 Maret, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan Kepala Dinas PUPRPKP Hary Eko Purnomo juga ditangkap di Bengkulu.

Keduanya diduga terlibat suap proyek ijon senilai Rp756,8 juta untuk kebutuhan Lebaran, dengan lima tersangka ditetapkan, termasuk tiga pihak swasta Irsyad Satria Budiman, Edi Manggala, dan Youki Yusdiantoro.

Operasi berlanjut pada 13 Maret 2026, menjerat Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Sadmoko Danardono. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pemerasan terkait permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2026, dengan barang bukti uang senilai Rp610 juta.

Pemerasan ini ditujukan kepada perangkat daerah atau SKPD untuk kepentingan pribadi dan Forkopimda. Selain itu, KPK juga melakukan OTT di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai pada awal Februari 2026.

Dugaan korupsi importasi barang ini melibatkan oknum pejabat Bea Cukai dan pihak swasta, dengan barang bukti puluhan miliar rupiah. Enam orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Sispiran Subio, dan Kepala Seksi Intelijen Orlando Hamonangan.

OTT lain terjadi pada Februari 2026 di Pengadilan Negeri (PN) Depok, menyasar Wakil Ketua PN Depok Bambang Setiawan dan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta. Mereka terjerat dugaan suap sengketa lahan senilai hingga miliaran rupiah, yang transaksinya dilakukan di arena golf. Kasus ini menyebabkan Mahkamah Agung (MA) memberhentikan sementara para tersangka.

Terbaru, pada Jumat malam, 10 April 2026, KPK kembali melakukan OTT terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Kasus ini berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap pejabat daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bupati Gatut diduga meminta 'jatah' atau setoran hingga 50% dari setiap penambahan anggaran yang diajukan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.