KPK Kaji Potensi Korupsi Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Kemensos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian pencegahan untuk memantau titik rawan korupsi dalam proyek pengadaan sepatu program Sekolah Rakyat yang dikelola Kementerian Sosial pada Senin, 4 Mei 2026. Langkah ini diambil setelah muncul sorotan publik terkait rencana anggaran sepatu yang mencapai Rp700 ribu per pasang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa kajian melalui Direktorat Monitoring ini merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional. Hal ini bertujuan agar seluruh pemangku kepentingan dapat memastikan proses pengadaan berjalan secara transparan dan akuntabel.

"Sebagai bentuk dukungan pada program Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program prioritas nasional, dalam kerangka pencegahan korupsi, saat ini KPK melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

KPK memandang sektor pengadaan barang dan jasa memiliki tingkat kerawanan tinggi. Berdasarkan data periode 2004-2025, tercatat 446 dari 1.782 perkara di KPK berkaitan dengan pengadaan barang.

"Dengan begitu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, and akuntabel," katanya Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Pihak KPK juga menyoroti berbagai modus yang kerap terjadi dalam manipulasi tender. Beberapa di antaranya meliputi penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) yang tidak sesuai hingga penyalahgunaan sistem e-purchasing.

"Data penindakan KPK pada 2004-2025, mencatat sejumlah 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan. Modus perkara itu pun menjadi terbesar kedua setelah suap atau gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara," ujarnya Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menanggapi polemik tersebut saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Surabaya, Minggu, 3 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa angka Rp700 ribu tersebut hanyalah perencanaan awal dan akan berubah setelah proses lelang terbuka.

"Jadi gini, setiap anggaran itu kan direncanakan sebelumnya ya. Direncanakan dan nanti tentu ada proses pengadaan. Nah proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya," kata Gus Ipul, Menteri Sosial.

Gus Ipul memastikan bahwa harga final sepatu bagi siswa keluarga miskin tersebut akan jauh lebih rendah dari pagu anggaran awal. Ia berkomitmen untuk mengawasi jajarannya agar tidak terjadi praktik lancung dalam proyek ini.

"Jadi kalau sekarang disebut Rp700 ribu ya, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu," ucapnya Gus Ipul, Menteri Sosial.

Menteri Sosial juga telah memberikan instruksi tegas kepada unit kerja pengadaan barang dan jasa di Kemensos. Ia meminta agar tidak ada intervensi dari pihak luar maupun rekayasa dalam menentukan pemenang proyek.

"I sudah pastikan kepada teman-teman yang punya tanggung jawab pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial untuk tidak main-main, untuk tidak melakukan penyimpangan dalam rangka melaksanakan program Presiden ini," ujarnya Gus Ipul, Menteri Sosial.

Gus Ipul mengingatkan bahwa seluruh pelaksanaan program kini berada di bawah pengawasan ketat masyarakat dan lembaga resmi. Ia berjanji akan menindak tegas jika ditemukan adanya manipulasi anggaran.

"Ini sungguh-sungguh saya harapkan benar-benar dilaksanakan dengan baik. Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobby, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpang dalam proses pengadaan. Tidak hanya yang Sekolah Rakyat, tapi seluruh pengadaan di Kementerian Sosial," katanya Gus Ipul, Menteri Sosial.

Pemerintah menargetkan sebanyak 97 gedung permanen Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada Juli 2026. Proyek yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum ini dirancang untuk menampung 1.000 siswa per sekolah.

"Mari kita belajar kepada hal-hal yang tidak baik di masa lalu. Kita jadikan pelajaran dan ke depan ini kita harus benar-benar bersih dari korupsi. Kalau terjadi pelanggaran, kalau terjadi manipulasi, kalau ada kongkalikong. Saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen akan menjadi pihak pertama yang melaporkan teman-teman di Kementerian Sosial yang main-main dengan pengadaan barang dan jasa," ucapnya Gus Ipul, Menteri Sosial.

Gus Ipul menambahkan bahwa program ini tidak menggunakan sistem pendaftaran umum, melainkan melalui penjangkauan langsung kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu. Sekolah tersebut akan dilengkapi fasilitas asrama hingga laboratorium.

"Di 97 titik sekarang ini sedang dikerjakan pembangunan gedung sekolah rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum," kata Gus Ipul, Menteri Sosial.

Fasilitas pendidikan ini diharapkan menjadi strategi nasional dalam pengentasan kemiskinan. Gus Ipul menyebutkan bahwa kapasitas total sekolah bisa mencapai ratusan ribu siswa jika target pembangunan di setiap kabupaten tercapai.

"Gedung ini nanti bisa menampung 1.000 siswa SD, SMP dan SMA dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan, kemudian asrama laboratorium ya, UKS, dan juga fasilitas-fasilitas ekstrakurikuler lainnya," ujarnya Gus Ipul, Menteri Sosial.

Penyaluran akses pendidikan ini diprioritaskan bagi mereka yang putus sekolah atau berisiko tinggi putus sekolah. Hal ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran kita menjangkau," kata Gus Ipul, Menteri Sosial.

Jika proyek ini berjalan sesuai rencana, kapasitas tampung bagi siswa dari keluarga rentan akan meningkat signifikan di seluruh wilayah Indonesia.

"Kalau katakanlah ada 500 saja gedung permanen Sekolah Rakyat, maka kapasitasnya sudah lebih dari 500.000 siswa. Ini adalah bagian dari pengentasan kemiskinan," katanya Gus Ipul, Menteri Sosial.

Menteri Sosial sebelumnya juga memberikan pernyataan tambahan pada 29 April 2026 mengenai potensi harga yang lebih murah. Penegasan ini kembali diulang untuk menenangkan keresahan publik.

"Nanti kan ada proses lelang dan lain sebagainya. Bisa jadi harganya lebih murah dari alokasi yang ada," kata Gus Ipul, Menteri Sosial.

Ia pun kembali mengingatkan jajaran internal kementeriannya untuk bekerja secara jujur. Gus Ipul menekankan bahwa transparansi adalah kunci utama kesuksesan program prioritas ini.

"Kerjanya diawasi. Tidak hanya oleh lembaga-lembaga resmi, tetapi juga oleh masyarakat luas. Jangan melakukan penyimpangan, jangan mau diintervensi oleh siapa pun," katanya Gus Ipul, Menteri Sosial.

Segala bentuk penyimpangan akan dilaporkan langsung oleh Menteri Sosial kepada aparat penegak hukum. Ia tidak akan memberikan toleransi bagi pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan ilegal.

"Jika ada pelanggaran, saya sendiri tidak segan-segan akan melaporkan ke aparat penegak hukum," katanya Gus Ipul, Menteri Sosial.

Di sisi lain, Reynaldi Daud selaku pemilik brand sepatu lokal Stradenine mengklarifikasi bahwa produknya yang viral di media sosial dijual seharga Rp179.900. Ia menegaskan tidak terlibat dalam proyek pemerintah tersebut.

"Foto produk yang beredar di pemberitaan memang merupakan salah satu artikel kami, dengan harga Rp179.900. Stradenine tidak pernah terlibat, mengetahui, atau menerima pesanan secara langsung dalam pengadaan sepatu yang sedang diberitakan," kata Reynaldi Daud, Pemilik Stradenine.

Reynaldi menjelaskan bahwa misi brand miliknya adalah menyediakan alas kaki berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat luas. Ia menyebutkan rentang harga produknya berada jauh di bawah angka Rp700 ribu.

"Dan semua sepatu Stradenine dapat dimiliki dengan harga dari Rp100.000-an sampai dengan Rp300.000-an per pasang," pungkasnya Reynaldi Daud, Pemilik Stradenine.