Lestari Moerdijat Soroti Krisis Keteladanan Anak di Era Digital

Krisis pendampingan dan keteladanan bagi generasi muda berpotensi mengikis pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan. Pengaruh teknologi dan arus informasi di era digital memerlukan keterlibatan aktif dari lingkungan keluarga untuk menjaga moral anak.

Dikutip dari Detikcom, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyatakan bahwa inovasi teknologi yang berkembang pesat saat ini turut membawa arus informasi yang secara perlahan mengikis fondasi moral anak bangsa. Pola pendampingan yang tepat dari orang tua menjadi kebutuhan krusial.

"Kondisi saat ini dihadapkan pada krisis pendampingan dan keteladanan bagi anak yang berpotensi menggerus pemahaman nilai-nilai kebangsaan mereka," kata Rerie.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Komdigi), terdapat 1.923 konten hoaks yang teridentifikasi di ruang digital Indonesia sepanjang tahun lalu. Di sisi lain, fenomena kejenuhan pengasuhan membuat sebagian orang tua tanpa sadar menyerahkan peran edukasi kepada algoritma media sosial.

Situasi tersebut membuat karakter anak tidak lagi terbentuk melalui nilai luhur Pancasila seperti gotong royong dan kesantunan. Lestari Moerdijat mendorong para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi membangun ekosistem pendidikan dan pengasuhan yang tepat.

Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Rose Mini Agoes Salim, menilai peran keluarga harus ditingkatkan untuk menghadapi dampak teknologi digital. Kehadiran regulasi seperti PP Tunas dinilai menjadi instrumen pembantu bagi orang tua.

"Kehadiran PP Tunas, sejatinya untuk membantu orang tua agar sampai dengan usia 16 tahun, anak terhindar dari banjir informasi di dunia digital," ungkap Rose.

Rose Mini menambahkan bahwa nilai ketuhanan, moral, serta pemahaman tentang persatuan dan kemanusiaan harus diimplementasikan saat berkomunikasi di dunia maya.

"Orang tua harus mampu menjadi mentor dan teladan bagi-bagi anak-anaknya dalam berinteraksi di dunia digital," ujar Rose.

Pentingnya Berpikir Kritis dan Kemampuan Mendengar

Ketua Yayasan Cahaya Guru, Henny Supolo, menekankan bahwa kemampuan berpikir kritis sangat penting untuk membangun karakter berbasis Pancasila. Penanaman nilai luhur tersebut harus dikaitkan langsung dengan aktivitas kehidupan sehari-hari.

"Kita harus bisa mengajak anak-anak kita untuk belajar menilai situasi yang ada berdasarkan nilai-nilai yang dipahaminya," ujar Henny.

Menurut Henny, selain mampu mengaitkan nilai Pancasila dengan kondisi riil, orang tua juga diwajibkan memiliki kemampuan untuk mendengar anak dengan baik selama proses pengasuhan.

Kritik Terhadap Sistem Pendidikan Nasional

Aktivis Pendidikan, Indra Charismiadji, mengkritik sistem pendidikan nasional yang dinilai hanya fokus pada institusi sekolah formal. Hal ini terlihat dari kebijakan ganti kurikulum yang belum mampu mendongkrak kemampuan bahasa, matematika, dan sains secara signifikan.

Indra mengingatkan kembali konsep pemikiran Ki Hadjar Dewantara yang menempatkan pusat pendidikan pada tiga pilar, yakni keluarga, pergerakan pemuda, dan perguruan.

"Sangat disayangkan, dalam sistem pendidikan nasional hanya berfokus pada peran sekolah dan mengenyampingkan peran keluarga dan pergerakan pemuda," kata Indra.

Gerakan Kultural untuk Proteksi Digital

Pakar Pendidikan Karakter Universitas Multimedia Nusantara, Doni Koesoema, menegaskan posisi orang tua sebagai pendidik pertama dan utama. Tantangan digital menurutnya tidak bisa diselesaikan secara individu, melainkan harus lewat gerakan kultural.

"Harapannya gerakan kultural mampu mendorong upaya mewujudkan ekosistem digital yang ramah anak untuk melindungi generasi penerus bangsa," kata Doni.

Wartawan senior Usman Kansong melihat adanya pekerjaan besar untuk membenahi sektor pendidikan, baik secara struktural maupun kultural. Namun, gerakan kultural tersebut dinilai belum muncul secara signifikan di masyarakat.

"Pada proses pendidikan formal saat ini, kita dihadapkan pada pilihan mengedepankan sisi akademis atau karakter peserta didik," kata Usman.

Usman mengusulkan pembagian peran, di mana sekolah formal fokus pada bidang akademis, sedangkan pendidikan karakter diserahkan kepada orang tua dan komunitas. Ia juga menegaskan fungsi PP Tunas dalam mengatur platform digital demi keamanan anak.