Malaysia Antisipasi Krisis Pasokan BBM Mulai Juni 2026

Pemerintah Malaysia mulai menyusun langkah strategis guna menghadapi potensi krisis bahan bakar minyak (BBM) yang diprediksi melanda mulai Juni 2026 mendatang. Ancaman kelangkaan ini dipicu oleh gangguan pasokan energi global sebagai dampak langsung dari perselisihan antara Amerika Serikat dan Iran, Senin (13/4/2026).

Menteri Ekonomi Malaysia, Akmal Nasrullah Mohd Nasir, menyatakan bahwa periode antara Juni hingga Juli 2026 akan menjadi fase yang menentukan bagi ketahanan energi nasional. Pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok di tengah ketidakpastian pasar internasional, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

"Juni dan Juli akan menjadi periode yang sangat kritis dalam memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia," ujar Akmal Nasrullah Mohd Nasir, Menteri Ekonomi Malaysia. Penegasan ini muncul seiring dengan meningkatnya kewaspadaan terhadap stabilitas arus energi masuk ke wilayah tersebut.

Selain kebutuhan transportasi, pemerintah juga memfokuskan perhatian pada ketersediaan bahan baku berbasis minyak dan gas untuk sektor vital lainnya. Industri farmasi serta produsen alat kesehatan menjadi prioritas agar operasional pelayanan publik tidak terganggu akibat krisis energi global ini.

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, sebelumnya telah memberikan peringatan serupa terkait kerentanan posisi energi negara tersebut. Meski pasokan untuk bulan April hingga Mei 2026 dilaporkan masih berada dalam batas aman, tantangan besar tetap mengintai pada semester kedua tahun ini.

Lonjakan permintaan BBM di sejumlah wilayah dilaporkan sempat memicu gangguan operasional di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Namun, Wakil Menteri Perdagangan Dalam Negeri Malaysia, Fuziah Salleh, menekankan bahwa langkah-langkah pemulihan telah dijalankan secara cepat guna menstabilkan kondisi di lapangan.

Pemerintah Malaysia juga memberikan klarifikasi terkait pemberitaan media asing mengenai isu ekspor solar sebesar 329 ribu barel ke Filipina. Perusahaan energi nasional Petronas secara resmi membantah adanya perjanjian pasokan tersebut dan menegaskan komitmen penuh untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.