Maruarar Sirait Dorong Penggunaan Genteng Lokal dalam Proyek Perumahan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, meninjau kesiapan industri genteng lokal di kawasan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Jumat, 17 April 2026. Kunjungan ini bertujuan memastikan ketersediaan material lokal untuk menyukseskan program pembangunan rumah rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebagaimana dilansir dari Detikcom, inisiatif bertajuk program gentengnisasi tersebut dirancang untuk mengintegrasikan produk UMKM ke dalam rantai pasok proyek perumahan nasional. Langkah ini diharapkan dapat menekan penggunaan material impor sekaligus memperkuat ekonomi di tingkat daerah.

Maruarar menekankan pentingnya aspek akuntabilitas dalam setiap tahapan implementasi kebijakan baru di sektor perumahan tersebut agar tetap berada pada koridor hukum yang tepat.

"Pelaksanaan program gentengnisasi ini harus sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. Kita ingin program ini tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga tepat dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Ara, dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).

Fokus utama kunjungan ke Plered ini adalah memastikan pelaku usaha kecil mampu memenuhi permintaan material bagi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pemerintah menargetkan pemakaian produk dalam negeri seratus persen untuk renovasi hunian di wilayah Jawa Barat.

Berdasarkan data kementerian, terdapat potensi penggunaan genteng yang signifikan baik dari skema BSPS maupun sektor rumah subsidi pada tahun 2025.

"Tahun ini pelaksanaan BSPS di Jawa Barat sebanyak 40.000 unit. Satu unit rumah membutuhkan kurang lebih 300 pcs genteng," papar Ara.

Pemerintah mencatat terdapat 62.591 unit rumah subsidi di Jawa Barat dengan kebutuhan sekitar 730 keping genteng per rumah. Melalui intervensi ini, pemerintah menargetkan UMKM lokal dapat meningkatkan skala bisnisnya secara berkelanjutan.

"Jika kita dorong menggunakan genteng lokal dengan harga sekitar Rp 2.300 per pcs, maka potensi perputaran ekonomi bisa mencapai sekitar Rp 27,6 miliar untuk UMKM genteng lokal," sambungnya.

Intervensi program ini dipandang sebagai cara konkret pemerintah dalam mendorong pengusaha kecil untuk naik kelas melalui proyek berskala besar.

"Kita doakan UMKM genteng lokal bisa naik kelas melalui program gentengnisasi ini, karena skalanya besar dan berkelanjutan," kata Ara.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut mendampingi tinjauan tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana memberikan proteksi tambahan bagi tenaga kerja yang terlibat di industri manufaktur genteng tradisional.

Penyediaan asuransi ketenagakerjaan menjadi agenda prioritas provinsi untuk memberikan jaminan keamanan bagi para pekerja sektor informal di wilayah tersebut.

"Pemprov akan masuk memberikan asuransi ketenagakerjaan bagi para pekerja genteng. Ini bentuk perlindungan agar mereka bekerja dengan tenang dan lebih produktif," ujar KDM kepada para pekerja pembuat genteng.

Dedi Mulyadi juga menyoroti perlunya keseimbangan antara dukungan pemerintah dan peran aktif pemilik usaha dalam meningkatkan standar hidup buruh. Ia menyebut masih banyak upah harian pekerja di sentra produksi yang dinilai belum mencukupi kebutuhan layak.

"Kalau upahnya hanya Rp 30 ribu sampai Rp 50 ribu, sulit bagi pekerja untuk keluar dari kemiskinan. Maka pengusaha juga harus menaikkan upah, minimal ada kenaikan yang berdampak," kata KDM.

Merespons dorongan tersebut, pelaku usaha menyatakan komitmennya dalam memperhatikan kesejahteraan pekerja. Namun, hal ini bergantung pada keberlanjutan pesanan material dari proyek pemerintah.

"Selama ini kita hanya bertahan hidup, karena pesanan lesu. Kami siap menyesuaikan upah para pekerja setelah berjalannya program sehingga ada uang masuk," kata Farid.

Kegiatan peninjauan di sentra Plered ini juga dihadiri oleh Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein serta perwakilan dari sektor swasta guna memperkuat kolaborasi lintas sektor.