Membaca Arah Diplomasi Indonesia di KTT ASEAN 2026

Rasminto

Catatan: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi detik.com

Jakarta - Dunia sedang tidak baik-baik saja. Perang, krisis energi, ketegangan Laut China Selatan, konflik Timur Tengah, perebutan rantai pasok, hingga kompetisi Amerika Serikat dan China membuat peta geopolitik global bergerak cepat. Dalam situasi seperti ini, diplomasi Indonesia tidak boleh berjalan biasa-biasa saja.

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada 7-8 Mei 2026, menjadi momentum penting untuk membaca arah diplomasi Indonesia. Prabowo berangkat ke Filipina untuk membahas kerja sama ASEAN, penguatan konektivitas ekonomi subkawasan BIMP-EAGA, serta isu ketahanan energi di tengah dinamika geopolitik global.

Tentunya, hal ini bukan sekadar agenda seremonial. Sebab, ASEAN kini berada di titik tekan baru. Kawasan Asia Tenggara harus menghadapi dampak konflik global terhadap pasokan energi, harga pangan, jalur perdagangan, dan stabilitas ekonomi.

Menjadi semakin menarik bahwa fokus topik KTT ASEAN kali ini menempatkan krisis energi dan ketahanan pangan sebagai isu utama, terutama karena dampak konflik Timur Tengah terhadap negara-negara Asia Tenggara yang masih bergantung pada impor energi.

Di sinilah diplomasi Prabowo perlu dibaca sebagai diplomasi strategis. Bukan hanya diplomasi hadir, berjabat tangan, dan berfoto bersama. Tetapi diplomasi yang membawa kepentingan nasional, membaca peta kekuatan global, dan mengubah posisi geografis Indonesia menjadi daya tawar politik.

Secara konseptual, diplomasi tidak dapat dilepaskan dari relasi antara kepentingan nasional, kekuatan, dan keseimbangan. Henry Kissinger (1994), menegaskan bahwa diplomasi merupakan seni mengelola kekuatan agar tidak berubah menjadi konflik terbuka, sekaligus menjaga keseimbangan agar kepentingan negara tetap terlindungi dalam tatanan internasional yang dinamis.

Pandangan ini kemudian diperkaya oleh Joseph S. Nye (2004), yaitu kemampuan negara memengaruhi aktor lain melalui daya tarik nilai, budaya, legitimasi, dan kredibilitas. Nye juga mengembangkan gagasan smart power dalam The Future of Power (2011), yakni kecerdasan negara dalam memadukan hard power dan soft power secara proporsional.

Pada konteks ini, diplomasi Prabowo dapat dibaca sebagai upaya membangun pengaruh Indonesia bukan hanya melalui ketegasan posisi politik dan pertahanan, tetapi juga melalui kemampuan merangkul, membangun kepercayaan, serta menawarkan kontribusi nyata bagi stabilitas kawasan dan perdamaian global.

Prabowo tampaknya sedang membangun pola itu. Indonesia tidak ingin menjadi negara yang hanya bereaksi terhadap perubahan global. Indonesia ingin ikut menentukan arah.

Hal ini terlihat dari sejumlah langkah diplomasi yang disebut pemerintah sebagai diplomasi berorientasi hasil nyata, mulai dari keanggotaan Indonesia dalam BRICS, penetapan tarif dagang nol persen di 27 negara Uni Eropa, kesepakatan Kampung Haji di Arab Saudi, hingga keterlibatan Indonesia dalam upaya perdamaian Palestina.

Langkah tersebut penting karena dunia sedang masuk era geo economics. Negara tidak hanya bertarung dengan senjata, tetapi juga dengan energi, pangan, investasi, teknologi, pelabuhan, mineral kritis, dan rantai pasok. Karena itu, ketika Prabowo membawa isu pangan dan energi ke forum ASEAN, substansinya bukan sekadar ekonomi, namun isu kedaulatan.

Energi adalah kekuasaan. Pangan adalah stabilitas. Jalur laut adalah urat nadi perdagangan. Dalam kajian geografi politik, negara yang mampu menguasai ruang, sumber daya, dan konektivitas akan memiliki posisi tawar lebih besar.

Indonesia berada di posisi strategis itu. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berada di simpul Indo-Pasifik, dekat dengan jalur vital Selat Malaka, Laut China Selatan, Laut Sulawesi, Laut Sulu, Selat Lombok, hingga Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Artinya, Indonesia tidak boleh melihat geografi hanya sebagai peta. Geografi harus menjadi strategi. Laut Indonesia bukan halaman belakang, melainkan koridor utama perdagangan, energi, logistik, pertahanan, dan diplomasi kawasan.

Berdasarkan perspektif kajian pertahanan strategis, diplomasi Prabowo juga berkaitan dengan daya tangkal. Daya tangkal bukan hanya soal alutsista. Daya tangkal juga dibentuk oleh ekonomi yang kuat, energi yang aman, diplomasi yang aktif, dan posisi politik luar negeri yang diperhitungkan. Negara yang kuat tidak hanya memiliki senjata, tetapi juga memiliki jaringan, kredibilitas, dan kemampuan membaca risiko.

Karena itu, diplomasi bebas aktif Indonesia harus tampil lebih percaya diri. Bebas aktif bukan berarti pasif. Bebas aktif bukan berarti diam di tengah rivalitas kekuatan besar. Bebas aktif berarti Indonesia tidak menjadi subordinat kekuatan mana pun, tetapi tetap aktif membangun perdamaian, menjaga stabilitas kawasan, dan memperjuangkan kepentingan nasional.

Di ASEAN, posisi ini sangat penting. Asia Tenggara hari ini menjadi arena tarik-menarik pengaruh. Laut China Selatan masih menyimpan potensi gesekan. Myanmar belum selesai. Konflik Timur Tengah menekan energi. Rantai pasok global rapuh. Sementara negara-negara besar terus mencari pengaruh di Indo-Pasifik. Dalam situasi itu, Indonesia harus hadir sebagai jangkar stabilitas.

Kehadiran Presiden Prabowo di KTT ASEAN Filipina harus dimaknai sebagai sinyal bahwa Indonesia tidak menarik diri dari panggung regional. Sebaliknya, Indonesia ingin mendorong ASEAN lebih sigap menghadapi krisis.

Potensi KTT ASEAN di Cebu sangat besar, apalagi isunya para pemimpin negara ASEAN fokus menyiapkan pembahasan mengenai kerja sama energi, pasokan pangan, perlindungan warga ASEAN di luar negeri, kebebasan navigasi, serta pentingnya jalur laut yang aman berdasarkan hukum internasional.

Di titik ini, diplomasi Indonesia harus bekerja pada dua jalur sekaligus. Pertama, jalur pragmatis dengan memastikan kerja sama energi, pangan, perdagangan, investasi, dan konektivitas memberi manfaat langsung bagi rakyat. Kedua, jalur strategis dengan memastikan Indonesia tetap dihormati sebagai kekuatan utama Asia Tenggara yang mampu menjaga keseimbangan kawasan.

Prabowo memiliki modal politik untuk memainkan peran itu. Latar belakangnya di bidang pertahanan membuatnya memahami bahwa dunia tidak sepenuhnya bergerak dengan niat baik. Dalam hubungan internasional, kepentingan nasional tetap menjadi fondasi utama. Namun, pengalaman itu juga harus diterjemahkan dalam diplomasi yang rasional, terukur, dan tidak emosional.

Diplomasi yang kuat bukan diplomasi yang gaduh. Diplomasi yang kuat merupakan diplomasi yang tahu kapan harus bicara keras, kapan harus merangkul, kapan harus menahan diri, dan kapan harus mengambil posisi.

Indonesia harus bisa berbicara dengan China tanpa kehilangan hubungan dengan Amerika Serikat. Bisa bekerja sama dengan BRICS tanpa menutup pintu dengan Uni Eropa. Bisa membela Palestina tanpa kehilangan peran sebagai jembatan perdamaian. Bisa menjaga ASEAN tanpa terseret rivalitas blok besar.

Inilah tantangan diplomasi Prabowo, bagaimana dapat mengubah posisi Indonesia dari sekadar negara besar secara demografi menjadi negara besar secara pengaruh. Tidak cukup hanya menjadi pasar. Indonesia harus menjadi penentu agenda.

Tidak cukup hanya menjadi lintasan jalur laut. Indonesia harus menjadi penjaga stabilitas maritim. Tidak cukup hanya memiliki nikel, pangan, laut, dan penduduk besar. Semua itu harus dikonversi menjadi kekuatan diplomatik.

KTT ASEAN di Filipina menjadi panggung penting untuk menegaskan arah itu. Bahwa diplomasi Indonesia bukan sekadar hadir dalam forum internasional, tetapi membawa pesan jelas bahwa kawasan harus kuat, pangan harus aman, energi harus terjaga, jalur laut harus terbuka, dan negara-negara ASEAN tidak boleh menjadi korban dari konflik kekuatan besar.

Dengan demikian, diplomasi Prabowo akan dinilai dari hasil. Apakah akan mampu membuat posisi Indonesia lebih dihormati? Apakah akan mampu membawa manfaat ekonomi konkret? Apakah akan mampu menjaga stabilitas kawasan? dan apakah akan mampu menjadikan geografi Indonesia sebagai kekuatan strategis? Di Tengah Dunia sedang berubah cepat. Di tengah perubahan itu, Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton.

Indonesia harus berdiri sebagai kekuatan tengah yang percaya diri, rasional, dan berdaulat. Diplomasi Prabowo harus menjadi diplomasi daya ungkit, yakni dapat mengubah letak geografis menjadi pengaruh, mengubah sumber daya menjadi kekuatan dan mengubah kepentingan nasional menjadi kontribusi nyata bagi stabilitas kawasan serta perdamaian dunia.