Mendagri Alokasikan Insentif Rp 1 Triliun untuk Pemda Berprestasi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengalokasikan dana insentif sebesar Rp 1 triliun dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk pemerintah daerah berprestasi. Pengumuman ini disampaikan dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Penyaluran dana tersebut bertujuan untuk memotivasi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam meningkatkan kepatuhan serta kinerja pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Tercatat ada 500 pemerintah daerah yang ditargetkan menerima apresiasi berdasarkan pencapaian pada indikator pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

"Dari awal saya sudah sampaikan, begitu mendapatkan DIPA Rp 7,8 T, Rp 1 triliun kita dedikasikan untuk daerah dalam bentuk insentif fiskal," kata Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Tito menjelaskan bahwa kompetisi antarwilayah ini dibagi menjadi enam region guna mengakomodasi perbedaan kemampuan dan karakter unik setiap daerah. Enam wilayah tersebut mencakup Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, Bali dan Nusa Tenggara, serta Jawa.

"Salah satu yang kita coba adalah bertanding berbasis region, yaitu 6 region, wilayah," ujarnya.

Program ini direncanakan berlangsung dalam tiga gelombang mulai April 2026 dengan kategori penilaian yang berbeda pada setiap tahapannya. Rangkaian kegiatan akan berlanjut ke wilayah lain setelah pembukaan di Sumatera Selatan.

"Jadi kita rencana, mulai April ini sebanyak 6 region. Nanti kira-kira 10 hari ke depan kami akan ke Kalimantan untuk melaksanakan hal yang sama seperti ini, se-Kalimantan, (acaranya) di Balikpapan," katanya.

Mendagri menambahkan bahwa total akan terdapat 18 kali kegiatan serupa untuk mencakup seluruh gelombang dan wilayah di Indonesia. Penilaian akan dilakukan secara objektif dengan memanfaatkan data resmi dari Badan Pusat Statistik.

"Ini namanya 1 batch, 1 gelombang. Gelombang pertama 6 daerah, 4 kategori itu. Dan setelah itu kita akan masuk ke Sumatera lagi untuk masuk gelombang kedua. Jadi gelombang kedua nanti dengan kategori yang lain lagi. Terus bergerak lagi ke 5 daerah lain lagi," katanya.

Sistem penilaian difokuskan pada isu-isu krusial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas. Kendali inflasi dan ketersediaan lapangan kerja menjadi poin utama dalam menentukan daerah yang berhak menerima penghargaan fiskal tersebut.

"Total saya hitung, 6 region kali 3 batch, berarti ada 18 kali kegiatan seperti ini. Dan kegiatannya kita mulai hari ini, malam ini di Sumatera Selatan di Kota Palembang ini," tambahnya.

Tito menegaskan bahwa stabilitas harga barang dan jasa merupakan kunci ketenangan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, kemampuan daerah dalam menjaga daya beli menjadi indikator penilaian yang tidak terpisahkan.

"Kategori yang kita ambil yang krusial untuk kehidupan masyarakat, seperti masalah inflasi yaitu menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang berpengaruh kepada biaya hidup. Ini krusial. Kalau semua daerah bisa jaga stabilitas barang dan jasa, harganya terjangkau, masyarakat akan tenang," ucapnya.

Selain inflasi, upaya penurunan kemiskinan dan penciptaan peluang kerja juga menjadi standar kompetisi. Pemerintah berharap daerah mampu mendorong masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui kebijakan yang efektif.

"Kedua, masalah jobs, opportunity. Masyarakat membutuhkan itu. Kemudian isu lainnya, kemiskinan. Tantangan kita adalah bagaimana mereka naik kelas, kemiskinan berkurang. Itulah kemudian menjadi kriteria penilaian dalam kompetisi antar daerah," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kemendagri juga memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dan Pemerintah Kota Pagaralam atas keberhasilan menekan angka pengangguran. Acara ini juga meluncurkan Forum Akselerator Negeri sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi.