Mendagri: BNPP jalankan bedah rumah terbesar di wilayah perbatasan

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan Program 15.000 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kawasan Perbatasan sebagai program terbesar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sejak lembaga tersebut dibentuk pada 2010.

"Ini program BNPP mungkin paling besar yang pernah ada semenjak BNPP berdiri 2010 dan rasanya sepertinya tidak ada ya program dari zaman dulu untuk melakukan bedah rumah di perbatasan," kata Tito yang juga Kepala BNPP dalam konferensi pers di Gedung BNPP, Jakarta, Kamis malam.

Ia menjelaskan program tersebut akan menyasar 15.000 rumah yang tersebar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kawasan perbatasan di 17 provinsi dan 40 kabupaten/kota.

Program tersebut dijalankan oleh BNPP dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga serta akan menggunakan basis data sosial ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

Menurut Tito, langkah itu merupakan upaya konkret pemerintah untuk menghadirkan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan.

"Selama ini jujur saja belum pernah ada program yang betul-betul riil untuk daerah perbatasan," ujarnya.

Tito juga mengapresiasi kepada Menteri PKP Maruarar Sirait atas dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut.

"Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Menteri Perumahan, Pak Maruarar Sirait, yang begitu saya ngobrol tentang perbatasan, langsung beliau menangkap. Beliau menangkap dari program beliau, BSPS tahun ini, beliau langsung menawarkan kepada saya 10.000 (rumah), silakan BNPP tentukan lokasinya untuk memperkuat perbatasan, menyejahterakan rakyat di perbatasan," kata Tito.

Pada kesempatan yang sama, Maruarar mengatakan sekitar 80 persen anggaran kementeriannya pada 2026 ini dialokasikan untuk program bedah 400.000 rumah tak layak huni (RTLH).

Ia menyebut total anggaran Kementerian PKP pada 2026 mencapai lebih dari Rp10 triliun, dengan sebagian besar difokuskan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

"Anggaran kami itu sekitar Rp10 triliun lebih, 80 persen kami dedikasikan untuk bedah rumah," kata Ara sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan alokasi tersebut setara dengan sekitar Rp8 triliun yang digunakan untuk mendukung target renovasi rumah secara nasional.
Menurut dia, program BSPS menjadi bagian dari target pemerintah untuk merenovasi sekitar 400.000 rumah pada 2026, meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Baca juga: Pemerintah targetkan bedah 15.000 RTLH di perbatasan rampung September

Baca juga: Kemendagri siapkan program perumahan di wilayah perbatasan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.