Menggugat kedaulatan data di era ekonomi AI global

19 jam yang lalu

Ancaman terbesar mungkin bukan ketika data masyarakat dicuri, melainkan ketika ketergantungan digital dianggap sebagai sesuatu yang normal dan tidak lagi dipersoalkan.

Jakarta (ANTARA) - Perubahan besar jarang hadir dengan tanda yang mudah dikenali. Ia tumbuh perlahan, menyusup ke kebiasaan sehari-hari, lalu tanpa sadar mengubah cara masyarakat bekerja, berbelanja, berkomunikasi, bahkan mengambil keputusan.

Kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) berkembang dengan pola seperti itu. Pada awalnya, AI datang sebagai simbol kemajuan teknologi yang mempermudah hidup manusia. Pekerjaan menjadi lebih cepat, layanan terasa semakin praktis, dan berbagai aktivitas digital berlangsung nyaris tanpa hambatan.

Namun di balik kemudahan tersebut, sedang berlangsung perebutan pengaruh yang jauh lebih besar daripada sekadar kompetisi inovasi teknologi.

Yang dipertaruhkan bukan hanya siapa yang memiliki aplikasi paling canggih, melainkan siapa yang menguasai data, infrastruktur komputasi, dan kemampuan menentukan arah ekonomi digital dunia.

Karena itu, pembicaraan mengenai AI tidak lagi cukup ditempatkan sebagai isu teknologi masa depan. Ia telah bergeser menjadi persoalan ekonomi politik global yang menyangkut distribusi kekuasaan, pengaruh industri, hingga kedaulatan suatu negara.

Di tengah percepatan tersebut, dunia justru belum memiliki tata kelola global AI yang benar-benar mapan dan mengikat. Diskusi internasional masih banyak berkisar pada prinsip etika dan pedoman normatif, sementara perkembangan teknologi bergerak jauh lebih cepat dibanding kemampuan regulasi untuk mengejarnya. Akibatnya, yang muncul bukan keseragaman, melainkan fragmentasi.

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui OECD.AI Policy Navigator pada 2025 mencatat lebih dari 1.300 inisiatif kebijakan AI dari lebih dari 80 yurisdiksi dan organisasi internasional. Fakta itu memperlihatkan bahwa dunia tidak sedang menuju satu tata kelola bersama, melainkan bergerak ke arah regulasi yang semakin terpecah sesuai kepentingan masing-masing negara.

Masing-masing kekuatan global kini berlomba mengamankan posisi strategisnya. Persaingan tidak lagi berada pada lapisan aplikasi yang terlihat di permukaan, tetapi bergeser ke fondasi yang jauh lebih menentukan, mulai dari penguasaan chip semikonduktor, pusat data, hingga kapasitas komputasi berskala besar.

OECD bahkan menyebut kapasitas komputasi AI sebagai fondasi baru daya saing digital dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dari sinilah terlihat bahwa penguasaan komputasi tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga menyangkut kendali terhadap inovasi, investasi, dan pengaruh ekonomi global.

Tidak mengherankan jika perebutan rantai pasok semikonduktor, pembatasan ekspor chip canggih, hingga kontrol terhadap layanan komputasi awan kini semakin agresif. AI perlahan berubah dari instrumen inovasi menjadi instrumen strategis yang terkait langsung dengan kekuasaan.

Baca juga: Wamenkomdigi sebut spektrum frekuensi jadi penopang kedaulatan digital

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.