Menkum gunakan medsos untuk jaring keluhan masyarakat

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kini menggunakan media sosial (medsos) untuk menjaring langsung keluhan masyarakat terkait pelayanan publik di kementeriannya.

“Sekarang itu kalau dilihat jam penggunaan handphone saya, lebih banyak waktu saya habis melayani masyarakat lewat media sosial dibandingkan berkomunikasi lewat WhatsApp,” ujar Supratman, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dia menilai berbagai keluhan dan persoalan masyarakat dapat diterima serta ditindaklanjuti dengan lebih cepat karena adanya perkembangan teknologi, mulai dari tingkat unit kerja eselon (UKE) I hingga kantor wilayah (kanwil).

Dengan demikian, dirinya berpendapat media sosial tak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga ruang pelayanan publik yang bisa dimanfaatkan secara langsung.

Supratman menjelaskan media sosial menjadi jalur komunikasi yang efektif karena memudahkan dirinya meneruskan berbagai persoalan masyarakat kepada seluruh unit kerja yang ada.

“Media komunikasi sekarang itu adalah perkembangan teknologi yang jauh lebih memudahkan kita untuk berinteraksi,” ujar dia.

Selain menyoroti pentingnya pelayanan publik yang responsif, Menkum juga mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk terus meningkatkan kualitas diri dan kompetensi kerja.

Menurutnya, jenjang karier di lingkungan Kemenkum kini semakin terbuka bagi pegawai yang memiliki integritas dan inisiatif baik.

Dia berharap sebagai PNS, seluruh ASN bisa bercita-cita untuk mendapatkan atau menduduki posisi puncak sebagai PNS.

“Komitmen saya dengan seluruh teman-teman UKE I, siapa yang punya inisiatif bagus, integritas yang baik, dan dorongan untuk memperbaiki jenjang kariernya, sekarang jauh lebih mudah dan kami lakukan secara fair,” kata Menkum.

Ia menegaskan pengembangan karier dilakukan secara adil dan terbuka, baik pada jalur fungsional maupun struktural, sehingga seluruh pegawai didorong untuk berlomba-lomba dalam kebaikan.

Sebelumnya, Supratman menyebut Presiden Prabowo Subianto dapat memantau kinerja Kementerian Hukum melalui sistem digital yang ditampilkan lewat layar kecil.

"Presiden bisa mengontrol kinerja langsung Kementerian Hukum hanya dengan layar kecil yang kita berikan kepada beliau dan kita di Kementerian Hukum bisa dilihat kinerjanya," ujar Supratman saat peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan DIY di Yogyakarta, Selasa (20/1).

Ia mengatakan akun khusus kepada Presiden Prabowo itu sebagai bagian dari transformasi digital layanan kementerian.

Penyerahan akun tersebut dilakukan bersamaan dengan peresmian pos bantuan hukum (posbakum) secara nasional pada 1 April 2026.

Baca juga: Menkum: Posbankum jadi "role model" kolaborasi penegakan hukum

Baca juga: Kemenkum alokasikan insentif 2.200 paralegal posbankum Babel

Baca juga: 83.980 pos bantuan hukum dibentuk, ini langkah Kemenkum

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.