Mensos Bahas Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sentra Sosial Maluku

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerima audiensi jajaran Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, dan DPR RI di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, untuk membahas pengembangan layanan sosial serta usulan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Kepulauan Maluku pada Kamis (21/5/2026).

Pertemuan tersebut difokuskan pada intervensi kemiskinan di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), penanganan masyarakat adat, hingga rencana pembangunan sentra sosial yang baru. Berdasarkan laporan dari Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra F. Alimudin Kolatlena yang dilansir dari Detikcom, kondisi geografis Maluku yang didominasi lautan memicu tingginya biaya logistik dan angka kemiskinan.

"Wilayah Maluku 92 persen laut. Mobilitas barang dan jasa menjadi mahal, akses transportasi juga masih terbatas. Itu berdampak terhadap tingkat kemiskinan di Maluku," ujar Alimudin dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

Alimudin menilai program Sekolah Rakyat menjadi langkah penting dalam memutus rantai kemiskinan di wilayah kepulauan tersebut. Saat ini sudah ada tiga Sekolah Rakyat rintisan yang beroperasi, yaitu SRMA 40 Ambon, SRT 73 Maluku Tengah, dan SRT 74 Tual, dengan usulan empat lokasi baru di Ambon, Seram Bagian Timur, Aru, dan Maluku Tenggara.

"Sekolah Rakyat dengan filosofi memutus rantai kemiskinan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Maluku," katanya.

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menyatakan kesiapannya untuk mendukung program ini demi mempercepat pembangunan di daerah mereka. Wakil Bupati Seram Bagian Timur Muhammad Miftah Toha Rumery Wattimena menegaskan bahwa seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi.

"Semua tahapan sudah kami lalui dan semuanya sudah siap. Kami berharap Kabupaten Seram Bagian Timur bisa diprioritaskan di tahapan tahun ini," ungkap Miftah.

Merespons hal tersebut, Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul meminta jajaran pemerintah daerah untuk segera merampungkan seluruh dokumen teknis. Persyaratan teknis tersebut nantinya akan langsung dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Yang penting syarat-syaratnya dipenuhi semua, karena banyak sekali yang harus dipastikan mulai dari kontur tanah sampai AMDAL," pasar Gus Ipul.

Selain membahas institusi pendidikan, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Affandy Hasansui mengusulkan pembangunan sentra sosial baru di Maluku. Selama ini layanan sosial di sana masih bergantung pada Sentra Wasana Bahagia Ternate, padahal cakupan wilayah geografis Maluku sangat luas dan terpisah pulau.

"Kami sering menerima ODGJ, anak hidrosefalus, sampai pasien amputasi dari pulau-pulau luar untuk ditampung sementara sebelum dirujuk. Kapasitas rumah singgah kami sangat terbatas," jelas Affandy.

Gus Ipul menyambut baik usulan pembangunan sentra sosial tersebut. Ia meminta Pemerintah Provinsi Maluku melengkapi seluruh berkas pendukung agar rencana ini dapat segera diajukan kepada Presiden.

"Kalau argumennya kuat dan syaratnya lengkap, nanti saya laporkan ke Presiden," pungkas Gus Ipul.