Menteri Haji Lantik Panitia Embarkasi se&Indonesia untuk Musim 2026

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf melantik Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi se-Indonesia di Asrama Haji Kelas I Surabaya pada Jumat (17/4/2026). Langkah ini bertujuan mengoptimalkan pelayanan jemaah haji 1447 H sejak titik keberangkatan, sebagaimana dilansir dari Cahaya.

Pelantikan ini menandai kesiapan pemerintah dalam memberikan pelayanan profesional dan bertanggung jawab bagi seluruh jemaah. Menteri Haji menegaskan bahwa embarkasi menjadi lokasi krusial karena merupakan titik awal kehadiran negara yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam arahannya, Mochamad Irfan Yusuf memberikan instruksi khusus mengenai perlindungan kelompok rentan. Ia menekankan bahwa pelayanan harus bersifat inklusif bagi seluruh lapisan jemaah tanpa terkecuali.

“Lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya harus menjadi perhatian utama, bukan sekadar pelengkap,” tegas Menhaj, dalam rilis yang diterima KOMPAS.com.

Pengukuhan ini dipandang sebagai bentuk penguatan komitmen para petugas dalam mengemban amanah negara. Para petugas diminta untuk bekerja dengan sungguh-sungguh demi menjamin perlindungan jemaah.

“Pelantikan ini adalah peneguhan amanah untuk menghadirkan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah secara nyata sejak dari embarkasi,” ujar Menhaj.

Secara teknis, PPIH diwajibkan untuk mematangkan kesiapan data yang mencakup dokumen jemaah hingga distribusi kebutuhan logistik. Menteri Haji juga menjelaskan penggunaan skema murur dan tanazul sebagai bagian dari upaya mempermudah jemaah selama menjalankan ibadah.

Terkait perilaku petugas di lapangan, Menhaj memperingatkan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Integritas dan kejujuran menjadi syarat mutlak dalam menjalankan tugas pelayanan haji.

“Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan atau pelayanan yang diskriminatif. Petugas haji harus menjadi teladan dalam kejujuran dan akhlak pelayanan,” ujar Menhaj.

Mengenai urusan ibadah lainnya, pemerintah mewajibkan penggunaan Proyek Adahi jika jemaah melaksanakan dam di Arab Saudi. Hal ini merupakan bagian dari upaya memastikan tata kelola dam dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Meskipun proses pelantikan berlangsung melalui metode hibrida, Menteri Haji menginstruksikan seluruh panitia untuk tetap menjaga soliditas sebagai satu kesatuan. Standar pelayanan yang seragam menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan tahun ini.

“Walaupun dilantik secara hybrid, kita adalah satu tim nasional dengan satu standar pelayanan,” pungkasnya.