Menteri Ketenagakerjaan Pantau Potensi PHK akibat Pelemahan Rupiah

Pemerintah terus memitigasi potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK di berbagai sektor industri menyusul pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang terjadi pada Selasa (26/5/2026) pagi, seperti dilansir dari Money.

Nilai tukar rupiah terdepresiasi sebesar 5 poin atau 0,03 persen ke posisi Rp 17.749 per dollar AS dari penutupan sebelumnya yang berada di level Rp 17.744 per dollar AS.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pihaknya intensif menjalin koordinasi lintas kementerian di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengatasi dampak ekonomi tersebut.

“Kita terus dalam koordinasi Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian (Airlangga Hartarto). Jadi kalau teman-teman lihat sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan, ya,” kata Yassierli.

Pemerintah sebelumnya telah memberikan pelonggaran regulasi fiskal sebagai respons terhadap kendala operasional yang dihadapi oleh sektor industri.

“Kemarin (misalnya) ada isu terkait dengan keterbatasan gas, maka kemudian solusinya adalah relaksasi terkait dengan pajak dan seterusnya,” ujar Yassierli.

Upaya pemantauan situasi ketenagakerjaan nasional kini dilakukan secara terintegrasi guna mengantisipasi gelombang pengurangan tenaga kerja.

“Jadi kita lintas kementerian, kita satu tim. Kita satu tim kita terus monitor,” ujar Yassierli.

Mengenai rencana peresmian badan khusus penanganan PHK, Menaker menyatakan bahwa otoritas terkait masih mempersiapkan waktu yang tepat.

“Satgas PHK, kita tunggu momen launching-nya. Ini lagi menunggu momen launching-nya,” kata Yassierli.

Kemenaker saat ini juga sedang mengumpulkan data mengenai kasus penutupan fasilitas produksi manufaktur yang berdampak pada ratusan pekerja di wilayah Depok, Jawa Barat.

“Belum, ini (laporan) kan masih diterima oleh Pak Wamen, nanti saya belum dapat update laporannya seperti apa, nanti kita tunggu,” kata Yassierli.

Kondisi pemangkasan hubungan kerja di industri elektronik tersebut sebelumnya telah dikonfirmasi oleh organisasi pekerja, yang menyebut faktor makroekonomi global sebagai pemicu utama operasional pabrik terhenti.

“KSPI menegaskan bahwa penyebab utama PHK dan penutupan perusahaan tersebut adalah tekanan ekonomi global akibat perang yang berkepanjangan, yang menyebabkan harga bahan baku industri melambung tinggi dan ongkos produksi meningkat tajam,” kata Presiden KSPI Said Iqbal.