Menteri PANRB Tegaskan Transformasi Digital Indonesia Harus Adil dan Manusiawi

Pemerintah Indonesia menekankan bahwa transformasi digital nasional bukan sekadar modernisasi, melainkan upaya mengedepankan keadilan dan menghapus hambatan bagi masyarakat. Komitmen ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini dalam acara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Global Symposium di Seoul, Korea Selatan, pada Jumat (22/5/2026), dilansir dari Detikcom.

Pemerintah meyakini masa depan tata kelola transformasi digital harus berlandaskan pada aspek kepercayaan masyarakat. Keterangan tertulis mengenai kebijakan ini kemudian diterbitkan pada Senin (25/5/2026).

"Bukan sekadar kepercayaan digital terhadap keamanan teknis, melainkan kepercayaan yang kokoh bahwa pemerintah benar-benar memahami realitas yang dihadapi masyarakat," kata Rini, Menteri PANRB.

Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar sebagai salah satu populasi pengguna digital terbesar di dunia. Berdasarkan data, terdapat lebih dari 229 juta pengguna internet yang tersebar di berbagai wilayah geografis Indonesia.

"Sebagai negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17 ribu pulau dan menjadi rumah bagi lebih dari 280 juta orang, kami memahami jarak geografis dapat berujung pada ketidaksetaraan sosial," ujar Rini, Menteri PANRB.

Menurut Menteri PANRB, masyarakat merasakan peran pemerintah secara langsung melalui kemudahan layanan publik di berbagai momen penting, bukan lewat istilah teknis. Momen tersebut mencakup kelancaran layanan saat krisis hingga kemudahan urusan birokrasi bagi lansia, pencari kerja, dan warga desa terpencil.

"Inilah momen-momen ketika pemerintah akhirnya terasa dapat dijangkau, manusiawi, dan hadir bagi jutaan orang. Layanan publik bukanlah sistem abstrak. Layanan tersebut menentukan apakah mempermudah atau mempersulit. Apakah warga merasa dilibatkan, atau sepenuhnya dilupakan," jelas Rini, Menteri PANRB.

Untuk mendukung hal itu, pemerintah memperkuat Digital Public Infrastructure (DPI) lewat identitas digital, pembayaran terintegrasi, pertukaran data aman, serta kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab. Saat ini pemerintah juga tengah mengembangkan portal terintegrasi bernama INAku untuk menyederhanakan layanan publik.

"Yang lebih penting lagi, kami memastikan sistem-sistem pendukung ini memberikan dampak nyata dan langsung bagi warga biasa," kata Rini, Menteri PANRB.

Penerapan kerangka kerja Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) juga terus dipercepat. Selain itu, Indonesia secara strategis memanfaatkan GovTech sebagai pendorong institusional untuk mempercepat penyediaan layanan yang berpusat pada warga.

"Pada akhirnya, transformasi digital bukan sekadar soal kenyamanan masyarakat. Ini tentang membangun negara yang transparan, akuntabel, dan secara inheren dapat dipercaya," tutur Rini, Menteri PANRB.