Menteri PU Minta Pemda Danai Lahan Flyover di Perlintasan Sebidang KA

Menteri Pekerjaan Umun (PU) Dody Hanggodo mengatakan dana pembangunan flyover di atas perlintasan sebidang kereta api sudah disiapkan sebesar Rp 4 triliun.

Dody mengatakan, anggaran tersebut bersifat blanket alias diajukan setelah semua pembebasan lahan dan desain rampung dilakukan.

Hanya saja, dia meminta pemerintah daerah (Pemda) setempat menanggung biaya lahan.

Pasalnya, perlintasan sebidang tidak seluruhnya kewenangan pemerintah pusat, ada juga berada di ranah pemerintah kabupaten maupun provinsi.

“Perlintasan sebidang itu ada 2.000-an ya seluruh Indonesia. Tapi kemudian itu dibagi-bagi ada kewenangan kabupaten, provinsi, dan nasional. Nasional itu saya kira ada 186-an dan sebagian sudah kita kerjakan, tinggal 130-an yang belum kita kerjakan,” jelasnya kepada awak media di kompleks parlemen, Rabu (13/5).

Dody menuturkan, 130 perlintasan sebidang tersebut akan dikerjakan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggarannya. Namun, dia menyebutkan bahwa masalah lahan adalah urusan Pemda.

Salah satunya pembangunan flyover di perlintasan sebidang dekat Stasiun Bekasi Timur. Menurutnya, Pemda perlu membayar pembebasan lahan karena butuh dana yang besar.

“Perlintasan sebidang itu rata-rata lahan prime. Lahannya mahal banget pasti. Nah itu kita bisa bicara dengan Pemda,” ungkap Dody.

Selain itu, pihak Kementerian PU masih menghitung desain dan kesiapan lahan sebelum mengajukan anggaran ke Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

“Makanya itu kan bentuknya blanket ya anggarannya. Tapi kan tadi, itu kan di luar lahan. Jadi lahan masih disiapkan oleh Pemda. Nanti kalau lahannya sudah siap. Baru kita minta bagian dari Rp 4 triliun kita minta sedikit-sedikit,” tuturnya.

Di sisi lain, Dody mengatakan desain penutupan perlintasan sebidang itu tidak selalu berbentuk flyover, tapi bisa juga dibangun underpass tergantung kebutuhan masing-masing daerah.

Nantinya, Dody akan menentukan prioritas perlintasan sebidang mana saja yang mendesak ditutup bersama Menteri Perhubungan dan Mensesneg.

“Mostly paling gampang flyover. Kalau underpass agak susah. Jadi belum tentu flyover semua. Tergantung kondisi tempat dan kesiapan lahannya sih,” tutur Dody.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan anggaran Rp 4 triliun untuk menutup seluruh perlintasan sebidang terbilang kurang.

“Walaupun Presiden sudah bantu Rp 4 triliun kemarin, tentu itu masih jauh. Tadi saya dapat informasi dari Kementerian PU, satu titik masih butuh dana kurang lebih Rp 400 miliar. Ya kalau ada 10 titik saja seperti itu, sudah Rp 4 triliun,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Lasarus juga menyebut perlu ada anggaran tambahan untuk pengembangan double-double track

“Kenapa enggak nyampe ke ujung? Belum dibangun. Kenapa belum dibangun? Duitnya enggak ada. Supaya ini selesai, baik bagaimana bisa kita urai? Salah satunya yang harus kita urai double-double track dulu,” jelas Lasarus.