Negara ASEAN Intensifkan Dialog dengan Pemerintahan Baru Myanmar

Para pemimpin negara Asia Tenggara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Filipina sepakat untuk mengintensifkan dialog dengan pemerintahan baru Myanmar guna mengakhiri konflik sipil. Meski tetap membatasi representasi politik tingkat tinggi, ASEAN mulai menyesuaikan sikap terhadap struktur pemerintahan pimpinan Presiden Min Aung Hlaing pada Senin (11/5/2026).

Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hourn, menjelaskan bahwa para menteri luar negeri telah menyetujui perlunya komunikasi berkelanjutan untuk mencari solusi perdamaian. Organisasi kawasan ini berkomitmen memfasilitasi rekonsiliasi nasional yang selaras dengan Konsensus Lima Poin (5PC).

"Para menteri sepakat akan perlunya mengadakan pertemuan daring untuk mendengar perkembangan dari pihak Myanmar dan, tentu saja, bagi pihak Myanmar untuk dapat mendengar pandangan dan masukan dari mitra di ASEAN," kata Kao Kim Hourn, Sekretaris Jenderal ASEAN.

Kao menegaskan bahwa proses perdamaian akan tetap mengedepankan prinsip yang dipimpin dan diatur oleh internal Myanmar sendiri. Langkah ini diambil untuk memastikan penghentian kekerasan di negara tersebut.

"Yang perlu ditekankan adalah untuk memastikan tidak ada lagi kekerasan dan bahwa rekonsiliasi nasional sejati dapat terwujud," demikian kata Kao Kim Hourn.

Di sisi lain, Pemerintah Myanmar menyampaikan keluhan resmi karena merasa masih dikucilkan oleh sebagian anggota perhimpunan. Kementerian Luar Negeri Myanmar mengeklaim telah terjadi perkembangan positif yang seharusnya mendapatkan pengakuan setara dari seluruh anggota.

"Perkembangan positif yang terjadi di Myanmar telah diakui dengan baik oleh sebagian besar negara anggota ASEAN. Namun, terlihat bahwa beberapa negara anggota terus mempertahankan pembatasan, tindakan diskriminatif, dan pengecualian pemerintah Myanmar dari perwakilan yang setara," sebut Kementerian Luar Negeri Myanmar.

Otoritas Myanmar juga menyatakan bahwa sikap tidak konstruktif dari sejumlah negara anggota sama saja dengan mengabaikan aspirasi rakyat yang telah menggunakan hak demokrasi mereka. Keluhan ini muncul setelah kepemimpinan pasca-kudeta tetap tidak diundang dalam sesi utama KTT di Filipina.

"Selama lima tahun terakhir, meskipun menghadapi perlakuan tidak adil yang timbul dari posisi beberapa negara anggota ASEAN, Myanmar telah bersabar," ujar Kementerian Luar Negeri Myanmar.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengonfirmasi bahwa situasi Myanmar menjadi bahasan utama dalam forum retret yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Indonesia menekankan pentingnya inklusivitas dalam proses politik pasca-pemilu di Myanmar.

"Kemudian, pada kesempatan retreat kemarin, juga dibahas mengenai situasi di Myanmar, seperti kita ketahui bersama bahwa pemilu telah terjadi, kemudian pemerintahan yang baru hasil pemilu tersebut sudah terbentuk. Dari awal posisi Indonesia adalah jika pemilu tersebut berlangsung, pemilu yang berlangsung harus inklusif, kemudian mampu men-address masalah-masalah yang ada di sana, kemudian juga mampu membawa perdamaian, kemudian bisa menciptakan suatu situasi yang lebih baik," kata Sugiono, Menteri Luar Negeri RI.

Pemerintah Indonesia melihat adanya sejumlah langkah maju dari otoritas Myanmar, termasuk pembebasan ribuan tahanan politik. Hal ini dinilai sebagai upaya pemenuhan komitmen terhadap konsensus regional.

"Setelah pemilu ada beberapa gestur positif yang dinilai juga perlu diapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah baru, yaitu di antaranya pembebasan, kalau angka yang disebut oleh pihak Myanmar sekitar 6.000 lebih tahanan politik, kemudian juga perubahan status tahanan dari Aung San Suu Kyi," ucap Sugiono.

Sugiono menambahkan bahwa apresiasi terhadap langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong Myanmar memenuhi tanggung jawab internasionalnya. Seluruh anggota ASEAN menurutnya sepaham untuk tetap merangkul Myanmar sebagai bagian dari keluarga besar kawasan.

"Iya kira ini merupakan satu progres dalam rangka memenuhi five-point consensus yang menjadi kewajiban," sambung Sugiono.

Lebih lanjut, diplomasi kawasan mencatat adanya pelonggaran berupa izin kehadiran menteri luar negeri Myanmar dalam agenda sampingan secara virtual mulai Juli mendatang. Kendati demikian, perbedaan pendapat masih terjadi di internal ASEAN, di mana Singapura dilaporkan menolak kehadiran fisik menlu Myanmar dalam pertemuan utama.

"Pada intinya semua berpendapat sepaham bahwa sebagai satu keluarga dalam sebuah kawasan ASEAN, negara-negara anggota harus terus memberikan perhatiannya, concern-nya, dan terus men-engage Myanmar untuk bisa menemukan jalan yang mereka tentukan sendiri dalam rangka memperbaiki situasi di negaranya," ucap Sugiono.