Ongkos Menjaga Rupiah

Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada Rabu, 20 Mei 2026. Angka tersebut dua kali lipat dari prediksi konsensus pasar, dan mengakhiri delapan bulan berturut-turut BI menahan suku bunganya. Yang membuat keputusan ini menarik dibedah bukan jumlah kenaikannya, melainkan waktu pengambilannya.

Pengetatan sebesar itu diputuskan justru ketika inflasi domestik sedang melandai. Inflasi April hanya 2,42 persen secara tahunan, terendah sejak Agustus tahun lalu, dan masih berada dalam kisaran sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah sebesar 1,5 hingga 3,5 persen.

Pola ini menyimpang dari kerangka konvensional pengendalian inflasi. Bank sentral umumnya menaikkan suku bunga saat harga memanas—logikanya sederhana, bunga tinggi membuat orang menahan belanja dan menabung lebih banyak, sehingga permintaan turun dan harga tidak melonjak lebih jauh. BI minggu ini melakukan sebaliknya: mengetatkan kebijakan justru ketika inflasi sedang turun.

Sebabnya ada di nilai tukar. Konflik Iran-Israel yang melibatkan Amerika Serikat memicu lonjakan harga minyak dan mendorong investor global mencari perlindungan di aset dolar AS. Akibatnya, modal asing yang sebelumnya parkir di pasar negara berkembang—termasuk di obligasi dan saham Indonesia—ditarik kembali ke Amerika.

Rupiah ikut tertekan dan terseret ke kisaran Rp17.700 per dolar AS, melemah lebih dari dua persen sejak awal tahun. Dengan menaikkan suku bunga, BI berusaha menahan arus modal keluar dengan cara membuat aset rupiah lebih menarik bagi investor. Kebijakan ini bukan tentang inflasi yang sudah ada, melainkan tentang mencegah pelemahan rupiah berlanjut—karena rupiah yang terus melemah pada akhirnya akan menaikkan harga barang impor dan memicu inflasi.

Situasi seperti ini adalah penyakit struktural negara berkembang. Setiap kali terjadi guncangan global—baik perang, krisis, maupun perubahan kebijakan The Fed—arus modal global dengan cepat berlari menuju aset dolar yang dianggap paling aman, meninggalkan ekonomi-ekonomi kecil di belakang.

Bank sentral negara berkembang lalu terpaksa menaikkan suku bunga untuk mempertahankan daya tarik mata uangnya, meskipun ekonomi domestiknya sebenarnya sedang membutuhkan bunga yang lebih rendah untuk mendorong pertumbuhan.

Raghuram Rajan—ekonom terkemuka yang pernah menjabat Gubernur Bank Sentral India dan Kepala Ekonom IMF—lama menyuarakan kegelisahan ini. Pesannya selalu sama: keputusan bank-bank sentral besar dunia punya konsekuensi besar bagi negara lain, dan negara berkembang sering ditinggalkan sendirian saat harus menanggungnya.

Beban yang Menjalar

Bagi Indonesia, posisi struktural ini punya konsekuensi konkret. Kebijakan yang diambil BI hari ini akan menjalar ke dompet rumah tangga dengan relatif cepat. Debitur KPR berskema floating akan menghadapi cicilan yang membengkak dalam tiga sampai enam bulan ke depan.

UMKM yang mengandalkan modal kerja perbankan akan menemui ongkos pinjaman lebih mahal, dan beban tambahan itu biasanya diteruskan ke harga jual atau dipotong dari margin yang sudah tipis. Penabung memang berpeluang mendapat bunga deposito yang lebih tinggi, tetapi pengalaman menunjukkan polanya tidak simetris: bunga pinjaman naik cepat, bunga simpanan menyusul belakangan.

Di atas semua dampak ini, ada satu beban tambahan: ketidakpastian. Keputusan BI baru separuh dari teka-teki, separuh lainnya datang pekan ini juga ketika The Fed merilis risalah rapatnya. Bila nadanya cenderung mengetatkan—memberi sinyal bunga di Amerika Serikat masih mungkin naik lagi—daya tarik aset dolar dibanding rupiah akan kembali menguat, dan kenaikan 50 basis poin minggu ini bisa terasa belum cukup.

Rupiah berisiko tertekan ulang, dan IHSG terkoreksi lebih dalam. Bila The Fed bernada lebih lunak, langkah BI akan menjadi bantalan yang memadai untuk stabilisasi beberapa bulan ke depan. Pasar Indonesia karena itu masuk ke mode tunggu: dua bank sentral, dua keputusan, satu pekan.

Ongkos yang Harus Diakui

Kredibilitas yang ditunjukkan BI dengan langkah ini bukan hal yang murah. Tidak banyak bank sentral di negara berkembang mampu mempertahankan reputasi seteguh BI selama satu dekade terakhir. Pasar, termasuk investor asing, membaca sinyal ini sebagai jaminan bahwa rupiah tidak akan dibiarkan jatuh bebas. Itu pencapaian yang patut diapresiasi.

Namun ada sisi lain yang tidak boleh ditutup-tutupi. Pertumbuhan ekonomi akan tertekan, investasi yang sensitif terhadap suku bunga melambat, dan beban cicilan bertambah. Yang paling penting, dampaknya tidak ditanggung semua kalangan secara merata.

Kelompok yang memikul beban terberat adalah mereka yang memiliki utang konsumtif. Sementara pemilik aset finansial justru bisa menikmati bunga deposito dan obligasi yang lebih tinggi. Kenaikan suku bunga, dengan kata lain, memindahkan beban dari pemilik modal ke pemilik utang.

Joseph Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi 2001, sudah lama mengingatkan bahwa kebijakan moneter tidak pernah netral. Selalu ada yang diuntungkan dan ada yang dikorbankan.

Meski demikian, BI hari ini melakukan apa yang harus dilakukan, dan tidak banyak ruang gerak yang tersedia di tengah tekanan global yang terus berubah. Namun mengakui ongkos sosialnya secara terbuka—dan menyiapkan kebijakan fiskal serta perlindungan sosial untuk meredamnya—adalah bagian dari tanggung jawab yang sama pentingnya.