Paradoks Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

“Ekonomi kita tumbuh, tapi orang miskin bertambah. Saya merasa seperti dipukul di ulu hati.”

KETIKA Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kegelisahan itu dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027, publik mendengar paradoks yang terasa akrab: pertumbuhan ekonomi terlihat sehat, tetapi rasa aman ekonomi masyarakat justru terasa rapuh.

Biasanya, paradoks ini dijelaskan dengan jawaban yang sudah familiar: pertumbuhan tidak merata, kualitas pekerjaan rendah, Bansos belum efektif, atau daya beli melemah. Semua itu mungkin benar.

Namun, ada satu kemungkinan lain yang jauh lebih tidak nyaman untuk dibicarakan: Bagaimana jika sebagian masalahnya justru muncul karena negara terlalu lama memakai definisi kemiskinan yang terlalu rendah—dan tanpa sadar itu mulai mengurangi daya saing ekonomi Indonesia sendiri?

Ini terdengar kontraintuitif. Apa hubungan garis kemiskinan dengan daya saing ekonomi?

Hubungannya lebih dekat daripada yang kita kira. Karena pada akhirnya, negara kompetitif bukan hanya dibangun oleh investasi besar, hilirisasi, atau infrastruktur megah.

Negara kompetitif dibangun oleh pekerja yang produktif. Dan pekerja produktif membutuhkan satu hal yang sering diremehkan: keamanan ekonomi minimum.

Indonesia mungkin tidak kekurangan pekerja keras. Kita kekurangan pekerja yang cukup aman secara ekonomi untuk menjadi produktif. Inilah titik buta yang jarang dibahas.

Selama ini, garis kemiskinan diperlakukan sekadar sebagai statistik sosial—angka untuk menghitung berapa orang miskin.

Padahal, garis kemiskinan sesungguhnya adalah cara negara menjawab pertanyaan yang jauh lebih besar: berapa biaya minimum agar seseorang bisa hidup cukup stabil untuk berpartisipasi secara produktif dalam ekonomi modern?

Masalahnya, ketika standar itu terlalu rendah, dampaknya tidak berhenti pada statistik kemiskinan. Ia ikut membentuk cara negara memahami kualitas tenaga kerja, desain perlindungan sosial, bahkan strategi pertumbuhan ekonomi.

Selama bertahun-tahun, Indonesia sangat fokus pada kemiskinan absolut: siapa yang bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan paling dasar.

Pendekatan ini masuk akal ketika persoalan utama negara adalah kelaparan dan deprivasi ekstrem. Namun, ekonomi Indonesia hari ini menghadapi tantangan berbeda.

Sejumlah pengemudi ojek daring menunggu penumpang di kawasan Halte BRT Pancoran, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Badan Pusat Statistik DKI Jakarta mencatat presentase penduduk yang bekerja pada kegiatan informal di Jakarta sebanyak 1,98 juta orang atau 38,13 persen pada Februari 2026, meningkat sebesar 0,18 persen dibandingkan Februari 2025 seiring bertambahnya jumlah pekerja dengan status berusaha sendiri.

Masalah terbesar banyak rumah tangga pekerja bukan lagi semata kekurangan makan. Masalahnya adalah, hidup terlalu dekat dengan jurang finansial. Mereka bekerja. Mereka memiliki penghasilan. Mereka tidak masuk kategori miskin.

Namun, seluruh kestabilan hidup mereka bergantung pada asumsi bahwa tidak ada kejadian buruk.

Satu sakit. Satu PHK. Satu kenaikan kontrakan. Satu kerusakan motor. Lalu seluruh keseimbangan rumah tangga bisa runtuh.

Kelompok seperti ini besar. Jauh lebih besar daripada statistik miskin resmi. Namun, nyaris tidak terlihat karena mereka hidup sedikit di atas garis administratif.

Di sinilah paradoks ekonomi Indonesia mulai muncul. Ekonomi bisa tumbuh 5 persen. PDB meningkat. Investasi masuk. Namun, masyarakat tetap merasa hidup rapuh.

Mengapa? Karena negara masih terlalu sibuk mengukur: siapa yang sudah miskin.

Padahal, tantangan ekonomi modern semakin bergeser menjadi: siapa yang satu guncangan lagi akan menjadi miskin.

Perbedaan ini tampak kecil, tetapi dampaknya besar. Rumah tangga yang hidup terlalu dekat dengan risiko ekonomi akan cenderung: menahan konsumsi, menghindari risiko usaha,

menunda pendidikan, mengurangi layanan kesehatan, dan sulit meningkatkan keterampilan.

Mereka hidup defensif. Bertahan, bukan berkembang. Akibatnya, ekonomi memang tetap tumbuh—tetapi tumbuh dengan fondasi manusia yang rapuh. Dan di sinilah hubungan dengan daya saing ekonomi menjadi penting.

Kita sering bicara produktivitas pekerja Indonesia rendah. Kita bicara skill gap. Kita bicara inovasi.

Namun, jarang ada yang bertanya: bagaimana seseorang bisa produktif jika seluruh energinya habis untuk bertahan hidup?

Pekerja yang terus hidup dalam kecemasan finansial sulit menjadi pekerja produktif. Rumah tangga yang hidup dari gaji ke gaji sulit mengambil risiko meningkatkan keterampilan. Keluarga yang selalu takut jatuh miskin cenderung berpikir jangka pendek.

Dalam jangka panjang, ini menciptakan apa yang bisa disebut sebagai: ekonomi defensif.

Ekonomi yang tetap tumbuh, tetapi kehilangan tenaga. Kelas pekerja stagnan. Kelas menengah rapuh. Mobilitas sosial melambat. Dan konsumsi domestik kehilangan kekuatannya.

Jika ini terjadi terlalu lama, maka garis kemiskinan yang terlalu rendah bukan lagi sekadar persoalan statistik sosial. Ia berubah menjadi: jebakan daya saing ekonomi.

Karena negara tanpa sadar menormalisasi jutaan pekerja yang hidup terlalu dekat dengan ketidakamanan ekonomi.

Di titik inilah revisi garis kemiskinan menjadi penting. Bukan untuk memperbesar angka miskin. Bukan sebagai pengakuan kegagalan. Namun, sebagai koreksi cara negara membaca risiko ekonomi.

Negara modern tidak menunggu warga benar-benar jatuh sebelum bertindak. Negara modern membangun sistem peringatan dini.

Pertanyaannya bukan lagi: siapa yang sudah tenggelam? Melainkan: siapa yang satu gelombang lagi akan tenggelam?

Karena biaya mencegah selalu lebih murah dibanding biaya menyelamatkan. Biaya menjaga keluarga pekerja tetap stabil jauh lebih kecil dibanding biaya sosial ketika jutaan keluarga jatuh miskin setelah krisis kecil.

Tentu ada risiko politik. Jika garis kemiskinan direvisi, maka angka kemiskinan bisa terlihat meningkat. Headline media mungkin terasa buruk. Lawan politik mungkin menyerang.

Namun, ada pertanyaan yang lebih penting: apa gunanya angka kemiskinan yang terlihat baik jika negara gagal memahami mengapa pekerjanya tetap rapuh dan ekonominya sulit menjadi lebih kompetitif?

Mungkin inilah pelajaran tersembunyi dari kegelisahan Presiden Prabowo tentang pertumbuhan ekonomi yang tidak terasa cukup menyejahterakan.

Masalahnya mungkin bukan sekadar pertumbuhan yang kurang tinggi. Bisa jadi kita terlalu lama memakai peta lama untuk membaca medan ekonomi yang sudah berubah.

Karena kadang, kegagalan terbesar negara bukan ketika ia tidak mampu menyelesaikan masalah. Melainkan ketika ia terlalu lama memakai ukuran yang membuat masalah tampak lebih kecil daripada kenyataannya.