Pembangunan Tak Sekadar Statistik Ekonomi: Mengetengahkan Pemikiran Sen

Pembangunan hari ini kerap mengalami penyempitan makna yang tidak lagi sekadar reduksionis, tetapi bahkan menjadi distorsi yang serius. Ia direduksi menjadi perkara yang semata-mata ekonomistik: laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, stabilitas makro, dan terutama angka-angka produk domestik bruto (PDB).

Dalam praktik kebijakan, keberhasilan pembangunan seolah cukup dibuktikan melalui grafik yang menanjak, sementara pertanyaan tentang bagaimana manusia benar-benar hidup; apakah mereka sehat, terdidik, aman, dan memiliki kendali atas hidupnya, justru sering kali tersisihkan. PDB pun seolah menjadi mantra ajaib dalam beberapa dekade ke belakang. Akibatnya, pembangunan kehilangan dimensi substantifnya dan berubah menjadi sekadar deretan indikator yang terlepas dari realitas sosial yang kompleks.

Padahal, pembangunan seharusnya memiliki cakupan yang jauh lebih luas. Ia menyangkut perluasan kemungkinan hidup manusia itu sendiri. Di titik inilah pemikiran Amartya Sen menjadi penting untuk di ketengahkan. Sebagai ekonom peraih Nobel Ekonomi tahun 1998, Sen dikenal karena upayanya merombak cara pandang konvensional tentang kesejahteraan dan pembangunan. Dalam karya utamanya, Development as Freedom (1999), ia secara tegas menyatakan bahwa pembangunan harus dipahami sebagai proses memperluas kebebasan substantif manusia, bukan semata-mata peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Lebih jauh, kritik Sen terhadap penyempitan makna pembangunan juga dapat ditelusuri dalam esainya “Rational Fools” (1977), ketika ia menggugat asumsi dasar ekonomi yang mereduksi manusia menjadi agen rasional yang hanya mengejar kepentingan diri. Bagi Sen, reduksi semacam ini tidak hanya bermasalah secara teoretis, tetapi juga berdampak langsung pada praktik pembangunan yang mengabaikan dimensi etis, sosial, dan politik kehidupan manusia. Dengan demikian, mengembalikan makna pembangunan berarti sekaligus mengoreksi cara kita memahami manusia, bukan sebagai angka dalam statistik ekonomi, melainkan sebagai subjek yang memiliki kebebasan, nilai, dan martabat.

Mengembalikan Filsafat (Etika) dalam Perbincangan Ekonomi

Salah satu poin lain yang menarik dari Amartya Sen sebagai seorang ekonom terletak pada dimensi epistemologis pemikirannya. Sen tidak sekadar mengoreksi asumsi-asumsi ekonomi arus utama, tetapi juga berupaya menggeser fondasi pengetahuan ekonomi itu sendiri dengan mengembalikan filsafat, terutama etika, sebagai pijakan teoretisnya.

Dalam banyak karyanya, termasuk On Ethics and Economics (1987), ia menunjukkan bahwa pemisahan tajam antara ekonomi dan etika yang berkembang dalam tradisi neoklasik justru membuat analisis ekonomi menjadi dangkal secara normatif. Ekonomi modern yang berkembang menjadi “bebas nilai” membuat pertimbangan etis menjadi tereliminasi. Akibatnya, ekonomi kehilangan kapasitas untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang keadilan, kesejahteraan, dan tujuan hidup manusia.

Bagi Sen, ekonomi tidak pernah benar-benar bebas nilai (netral). Setiap pilihan kebijakan, setiap indikator yang diprioritaskan, selalu mengandung asumsi normatif tertentu, meskipun sering kali disamarkan sebagai objektivitas ilmiah. Pandangan yang lebih tepat, menurutnya, yakni alih-alih menyingkirkan etika, ia justru mengintegrasikannya kembali ke dalam analisis ekonomi.

Ia menghidupkan kembali tradisi klasik yang dapat ditelusuri sejak Adam Smith, yang tidak hanya menulis The Wealth of Nations (1776), tetapi juga The Theory of Moral Sentiments (1759), di mana pertimbangan moral dan simpati menjadi bagian penting dalam memahami perilaku manusia. Dengan cara ini, Sen memperluas cakrawala ekonomi: dari sekadar ilmu tentang pilihan rasional menjadi disiplin yang juga mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya hidup.

Implikasinya signifikan. Dengan mengembalikan etika ke dalam jantung analisis, Sen membuka ruang bagi pendekatan yang lebih reflektif terhadap pembangunan dan kesejahteraan. Konsep seperti kebebasan, keadilan, dan martabat manusia tidak lagi dianggap sebagai “tambahan” di luar ekonomi, melainkan sebagai bagian inheren dari kerangka analisis itu sendiri.

Dalam kerangka inilah pendekatan kapabilitas (capability approach) mendapatkan landasannya: bukan hanya sebagai alat ukur alternatif, tetapi sebagai proyek intelektual yang menjembatani ekonomi dengan filsafat moral. Dengan demikian, kontribusi Sen tidak hanya bersifat substantif, tetapi juga epistemologis, ia mengingatkan bahwa memahami pembangunan pada akhirnya adalah juga memahami manusia dalam horizon etisnya.

Membaca Indonesia: Pertumbuhan, Ekstraktivisme, dan Batas-Batas PDB

Jika kerangka Amartya Sen dibawa ke konteks Indonesia, maka tampak jelas bagaimana penyempitan makna pembangunan terus direproduksi dalam praktik kebijakan. Angka-angka PDB kerap dijadikan rujukan utama untuk menunjukkan bahwa kondisi “baik-baik saja”, bahkan ketika realitas sosial memperlihatkan ketimpangan bahkan kerentanan bagi masyarakat yang sejak awal berada di posisi marjinal.

Hari ini misalnya, pemerintah banyak mempidatokan mengenai obsesinya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, yang bahkan ditargetkan mencapai 8 persen. Pertumbuhan ekonomi seolah menjadi indikator keberhasilan. Padahal, sebagaimana diingatkan Sen dalam Development as Freedom (1999), pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi ia hanyalah salah satu sarana, dan tidak pernah memadai jika dijadikan tolok ukur tunggal kesejahteraan.

Kritik ini semakin ditegaskan dalam laporan yang disusun bersama Joseph Stiglitz dan Jean-Paul Fitoussi, Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (2009), yang secara eksplisit menunjukkan keterbatasan PDB dalam menangkap kualitas hidup, distribusi kesejahteraan, serta keberlanjutan lingkungan.

Masalahnya menjadi lebih kompleks ketika pertumbuhan tersebut ditopang oleh pola pembangunan yang bersifat ekstraktif. Dalam kerangka ini, ekspansi ekonomi sering kali bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, seperti pertambangan, perkebunan skala besar, dan proyek-proyek infrastruktur, yang tidak jarang mengorbankan ruang hidup masyarakat lokal serta keberlanjutan ekologis.

Analisis ekologi politik maupun ekonomi politik mengonfirmasi masalah tersebut., sebagaimana yang ditujukan oleh Nancy Lee Peluso, Rich Forests, Poor People (1992), serta Jesse Ribot dan Nancy Lee Peluso, “A Theory of Access” (2003), hingga Michael Watts, Silent Violence (1983), bahwa pertumbuhan berbasis ekstraktif tidak pernah netral, melainkan terkait erat dengan persoalan struktur kekuasaan dan akses terhadap sumber daya.

Dalam banyak kasus, keuntungan ekonomi terkonsentrasi pada aktor-aktor tertentu, sementara biaya sosial dan ekologis justru ditanggung oleh kelompok-kelompok yang paling rentan. Dalam kerangka yang lebih luas, dinamika ini sejalan dengan apa yang disebut David Harvey sebagai “accumulation by dispossession” dalam The New Imperialism (2003).

Dalam situasi demikian, kritik Sen menjadi semakin relevan. Ketika pembangunan direduksi menjadi pertumbuhan, maka pertanyaan tentang siapa yang benar-benar diuntungkan menjadi kabur. Apakah peningkatan PDB sejalan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk hidup sehat, mengakses pendidikan, atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan? Atau justru sebaliknya, pertumbuhan tersebut berjalan beriringan dengan degradasi lingkungan dan menyempitnya ruang hidup warga? Dengan kata lain, tanpa kerangka yang lebih luas, seperti pendekatan kapabilitas, angka pertumbuhan berisiko menjadi ilusi kesejahteraan.

Akhir kata, dalam hemat penulis, bahwa membaca Indonesia melalui lensa Sen berarti juga menantang asumsi dasar pembangunan itu sendiri. Pembangunan tidak bisa berhenti pada seberapa cepat ekonomi tumbuh, tetapi harus dilihat dari sejauh mana ia memperluas kebebasan substantif warga, tanpa merusak basis ekologis yang menopang kehidupan.

Dalam konteks ini, kritik terhadap orientasi pertumbuhan bukanlah penolakan terhadap ekonomi, melainkan upaya untuk menempatkannya kembali sebagai sarana bagi tujuan yang lebih mendasar: kehidupan manusia yang bermartabat dan berkelanjutan. Menempatkan pembangunan sebagai proses menyeimbangkan antara pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan ekologis.