Pemerintah Lindungi Jemaah Haji dari Dampak Ekonomi Global

Pemerintah Indonesia memastikan akan melindungi jemaah haji dari dampak gejolak ekonomi global yang berpotensi menaikkan biaya operasional. Kepastian ini disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, pada penutupan Rakernas Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1447 H/2026 M di Tangerang, pada Jumat (10/4/2026) malam.

Gejolak geopolitik di Timur Tengah disebut menjadi pemicu kenaikan harga avtur dunia. Dampaknya berpotensi meningkatkan biaya haji. Namun, pemerintah menegaskan bahwa kenaikan biaya tidak akan dibebankan kepada jemaah.

Pemerintah telah menyiapkan solusi fiskal untuk mengatasi dampak tersebut. Langkah ini sesuai dengan instruksi Presiden. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan jemaah dan kondisi keuangan negara.

Selain masalah biaya, pemerintah juga memastikan ketersediaan logistik bagi jemaah selama berada di Tanah Suci. Dahnil mengatakan bahwa kontrak dan pasokan logistik telah diamankan untuk tiga bulan ke depan.

Pemerintah terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu penyelenggaraan ibadah haji. Dahnil berharap kondisi geopolitik tidak semakin memburuk dalam waktu dekat.

“Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, kami pastikan bahwa dinamika kenaikan harga avtur akibat situasi geopolitik di Timur Tengah tidak akan dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah akan mencari solusi fiskal dan melakukan penyesuaian kembali agar beban negara juga tidak terlalu berat,” kata Dahnil, dilansir dari Cahaya.

Jemaah haji dijadwalkan mulai berangkat ke Tanah Suci pada 22 April 2026. Penutupan Rakernas menjadi tahap akhir koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sebelum keberangkatan.