Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk data stunting yang lebih presisi.
Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga)/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis data presisi berdasarkan nama dan alamat atau by name by address sebagai instrumen utama dalam mendukung efektivitas intervensi.
"Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi secara lebih akurat individu, keluarga, dan wilayah yang memerlukan perhatian prioritas sehingga program yang dilaksanakan dapat menjangkau kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan," ujar Budi di Jakarta, Kamis.
Ia juga menekankan, penguatan sistem data harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, serta integrasi data antarkementerian dan lembaga.
Baca juga: Pemkab Karawang-Asprumnas bagikan 28,5 ton telur untuk balita stunting
Ketersediaan data yang berkualitas merupakan syarat penting bagi terwujudnya kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang mampu memberikan dampak nyata terhadap percepatan penurunan stunting.
"Kemendukbangga/BKKBN selama ini telah membangun basis data keluarga berisiko stunting (KRS) hingga level desa/kelurahan yang dapat dilakukan sebagai basis intervensi oleh lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," ujar Budi.
Ia juga menegaskan, koordinasi yang kuat tidak hanya diperlukan di tingkat pusat, tetapi juga harus diwujudkan hingga tingkat daerah, dalam hal ini pemerintah daerah yang memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelaksanaan program karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi serta kebutuhan wilayah masing-masing.
"Oleh karena itu, dukungan kebijakan, pendampingan teknis, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan guna memastikan keberhasilan pelaksanaan program," tuturnya.
Baca juga: Pemkab Badung raih penghargaan terbaik penanggulangan kemiskinan
Menurut Budi, investasi dalam penanganan stunting sangat strategis untuk meningkatkan daya saing bangsa. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang baik serta mendapatkan asupan gizi yang cukup akan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang secara optimal, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun produktivitas ekonomi.
Hal tersebut pada akhirnya akan memberikan hasil yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, sehat, dan berdaya saing untuk kapitalisasi bonus demografi dan pencapaian Indonesia Emas 2045.
Program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) dari Bank Dunia dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga dalam rangka mewujudkan upaya penanganan stunting yang lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Kolaborasi antarpihak menjadi penting karena stunting merupakan permasalahan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan aspek asupan gizi dan kesehatan, tetapi juga erat hubungannya dengan kualitas lingkungan, akses terhadap air minum dan sanitasi layak, ketahanan pangan, pendidikan, perlindungan sosial, pemberdayaan keluarga, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.
"Upaya percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial maupun sektoral, tetapi membutuhkan keselarasan kebijakan, sinkronisasi program, serta koordinasi yang kuat di seluruh tingkatan pemerintahan," ucap Budi.
Baca juga: Pemerintah prioritaskan layanan KB gratis untuk keluarga Desil 1-2
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
5 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·