Pemerintah perluas digitalisasi bansos ke 42 kota mulai 1 Juni

1 jam yang lalu

data kemiskinan benar-benar mulai diadministrasikan lebih terintegrasi dan sistematis. Karena itu, interoperabilitas dan sinkronisasi lintas sektor harus jalan tanpa hambatan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah bersiap memperluas program digitalisasi bantuan sosial (bansos) dari Kabupaten Banyuwangi menuju 42 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang akan dimulai pada 1 Juni 2026.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (PTDP) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan piloting di Kabupaten Banyuwangi telah memvalidasi bahwa pemanfaatan data administratif terpadu yang meliputi data kependudukan, kepemilikan aset, kepegawaian, hingga konsumsi listrik secara signifikan mampu meningkatkan akurasi kelayakan penerima.

"Setelah 77 tahun Indonesia berdiri, data kemiskinan benar-benar mulai diadministrasikan secara lebih terintegrasi dan sistematis. Karena itu, interoperabilitas dan sinkronisasi lintas sektor harus berjalan tanpa hambatan,” kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Pada 1 Juni 2026, proses pendaftaran sekaligus kick-off digitalisasi bansos di 42 kabupaten/kota akan resmi dimulai.

Proses pendataan ditargetkan rampung pada akhir Juli 2026, untuk kemudian dilanjutkan dengan mekanisme penyaluran bansos secara bertahap berbasis verifikasi data mutakhir.

Pada fase ini, sistem diperkirakan akan mengelola data dari 10 hingga 11 juta rumah tangga pendaftar bansos.

Dari sisi kesiapan infrastruktur teknologi, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dipastikan sudah teruji dan siap memfasilitasi mekanisme interoperabilitas pertukaran data otomatis.

Sistem ini akan menyinkronkan data dari 8 instansi utama, yaitu Dukcapil, BPS, BKN, PLN, BPJS Ketenagakerjaan, ATR/BPN, Korlantas Polri dan Kemensos.

“Saya meminta setiap instansi pemilik data memastikan Service Level Agreement (SLA) terpenuhi agar tidak terjadi bottleneck di lapangan. Selain itu, keamanan siber juga wajib dijaga dengan standar tertinggi oleh BSSN, mengingat ini menyangkut data jutaan rakyat Indonesia," ujarnya.

Sebagai bentuk pengawasan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meninjau langsung implementasi dan kesiapan sistem di lapangan melalui kunjungan kerja ke Surabaya, Banyuwangi, dan Bali pada 8–9 Juni 2026, yang akan dilanjutkan dengan Rapat Terbatas di Istana Tampak Siring.

Untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai target, tim komite menggelar rapat koordinasi daring setiap dua hari sekali guna memantau progres repository integration, pengujian data lokal, hingga staging test data.

“Jika seluruh tahapan ini berjalan sesuai rencana dan fundamental sistem kita terjaga baik, roll out nasional sistem perlindungan sosial digital optimis dapat kita laksanakan pada bulan Oktober mendatang sesuai arahan Bapak Presiden," tutur Luhut.

Baca juga: Kemensos gandeng DEN percepat salurkan bansos secara digital

Baca juga: Pemerintah umumkan hasil pendaftaran bansos digital pada Februari

Baca juga: Kepala Bappenas desak peningkatan akurasi penyaluran bansos

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.