Pemerintah Targetkan Pembangunan 186 Flyover Tangani Perlintasan Sebidang

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum tengah menata ulang ribuan perlintasan sebidang kereta api di Indonesia dengan rencana pembangunan flyover dan underpass pada Rabu (13/5/2026). Langkah strategis ini diambil guna meningkatkan standar keselamatan menyusul tingginya angka kecelakaan pada perlintasan kereta yang tidak terjaga.

Berdasarkan data yang dilansir dari Detik Finance, tercatat ada 3.674 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia dengan 1.810 titik di antaranya menjadi fokus utama penanganan. Sebanyak 172 perlintasan telah resmi diputuskan untuk ditutup secara permanen karena keterbatasan kondisi di lapangan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan bahwa dari total perlintasan yang perlu ditingkatkan fasilitas keselamatannya, pemerintah pusat memegang tanggung jawab untuk membangun infrastruktur di 186 titik. Saat ini, pembangunan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kesiapan lahan di tingkat daerah.

"Ada kewenangan kabupaten, provinsi, dan nasional. Nasional itu, seingat saya, ada 186-an, dan sebagian sudah kita kerjakan, tinggal 130-an yang belum. Yang 130-an ini kita kerjakan secara bertahap," kata Dody, Menteri PU.

Dody menekankan bahwa ketersediaan anggaran dan pembebasan lahan oleh pemerintah daerah menjadi penentu utama kelanjutan proyek. Tantangan terbesar muncul karena sebagian besar lahan di sekitar perlintasan kereta api merupakan kawasan strategis dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi.

"Lahan itu kewajibannya pemda. Karena perlintasan sebidang itu rata-rata lahannya prime, mahal sekali," ujar Dody, Menteri PU.

Pemerintah akan melakukan kajian teknis mendalam untuk menentukan jenis konstruksi yang paling efektif di setiap lokasi setelah ketersediaan lahan dipastikan oleh pemerintah daerah. Keputusan mengenai penggunaan jalur layang atau jalur bawah tanah akan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di lapangan.

"Kalau lahannya sudah siap, desain siap, baru kita minta bagian dari Rp 4 triliun itu," sambung Dody, Menteri PU.

Prioritas penanganan ini dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan mendesak di setiap titik perlintasan guna meminimalkan risiko bagi pengguna jalan dan perjalanan kereta api.

"Jadi belum tentu flyover semua. Tergantung kondisi lokasi dan kesiapan lahannya. Case by case. Begitu lahannya siap, baru kita hitung," ucap Dody, Menteri PU.

Isu keselamatan kembali mencuat setelah insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4). Selama periode 2023 hingga 2026, tercatat sebanyak 948 korban akibat kecelakaan di perlintasan sebidang, di mana 80 persen insiden terjadi di titik yang tidak memiliki penjagaan resmi.

Sebagai langkah mitigasi cepat, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menutup 29 titik perlintasan sebidang selama periode 27 April hingga 9 Mei 2026. Penutupan ini dilakukan bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk menciptakan disiplin dalam berlalu lintas.

"Perlintasan sebidang merupakan titik pertemuan antara perjalanan kereta api dan aktivitas masyarakat di jalan raya. Karena itu, setiap titik yang dinilai membahayakan perlu segera ditata agar risiko keselamatan dapat ditekan," ujar Anne Purba, Vice President Corporate Communication KAI.

Pihak KAI menegaskan bahwa kolaborasi masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga keamanan jalur kereta api pasca-penataan dilakukan. Larangan keras diberlakukan bagi masyarakat untuk tidak membuka kembali perlintasan yang telah ditutup oleh pihak berwenang.

"Keselamatan di perlintasan membutuhkan kepedulian bersama. Saat perlintasan berbahaya telah ditutup, kami mengajak masyarakat untuk tidak membukanya kembali dan tidak membuat perlintasan baru," lanjut Anne Purba, Vice President Corporate Communication KAI.