Lampung Selatan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menghubungkan petani lokal dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memperkuat penyerapan hasil pertanian sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat.
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Tri Umaryani, di Kalianda, Kamis, mengatakan, pihaknya mulai menyusun langkah strategis untuk memastikan program MBG memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa dengan mematangkan perjanjian kerja sama (PKS) antara Lembaga Ekonomi Desa (LED) dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Langkah ini diambil agar penyediaan bahan pangan lokal tidak hanya sekadar memenuhi piring generasi muda, tetapi juga menghidupkan ekosistem ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput secara berkesinambungan,” kata dia.
Ia mengatakan keterlibatan petani lokal dalam program tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta menjaga stabilitas pasokan bahan pangan.
Baca juga: Program MBG pacu semangat belajar siswa di Makassar
Dia mengungkapkan bahwa potensi perputaran uang dalam program ini sangat fantastis. Berdasarkan data teknis, aktivitas penyediaan gizi di Lampung Selatan diprediksi menghasilkan perputaran ekonomi lebih dari Rp4 miliar per hari atau mencapai Rp116 miliar per bulan.
"Jika dikalkulasikan secara tahunan, potensinya mencapai Rp1,3 triliun. Nilai ini hampir setara dengan separuh APBD Kabupaten Lampung Selatan," ujar dia.
Tri menegaskan, Bupati Lampung Selatan sangat berharap angka triliunan rupiah tersebut tidak lari ke luar daerah, melainkan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pemberdayaan rumah tangga dan penguatan lembaga ekonomi desa.
“Sesuai mandat Badan Gizi Nasional (BGN), SPPG diarahkan untuk menjalin kemitraan erat dengan unit ekonomi lokal yang telah divalidasi, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan),” ucapnya.
Baca juga: BI: Program MBG di Banten putar ekonomi hingga Rp1 miliar per SPPG
Menurut dia, kemitraan ini dirancang agar seluruh rantai pasok bahan pangan, mulai dari beras, sayuran, hingga sumber protein, bersumber dari potensi lokal.
Dengan begitu, katanya, uang yang beredar tetap berputar di lingkup desa, yang secara otomatis meningkatkan kesejahteraan petani dan pengrajin pangan setempat.
Sebagai salah satu daerah percontohan nasional, Lampung Selatan menunjukkan kesiapan infrastruktur yang signifikan. Hingga saat ini, jumlah SPPG di wilayah tersebut terus bertambah melampaui target awal yang ditetapkan.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga ekonomi desa, program nasional ini diharapkan menjadi tonggak ganda bagi Lampung Selatan, mencetak generasi yang sehat sekaligus membangun kemandirian ekonomi desa yang kokoh.
Baca juga: BGN: SPPG baru wajib uji coba layanan dan latih penjamah makanan
Pewarta: Riadi Gunawan
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·