Pemprov DKI Jakarta Evaluasi Rencana Pembangunan Markas Komando Satpol PP

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno merencanakan evaluasi terhadap pembangunan kantor mandiri bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Sabtu (24/4/2026). Langkah ini diambil setelah usulan anggaran sebelumnya dibatalkan demi kebijakan efisiensi, meskipun desain gedung sudah dipersiapkan oleh pemerintah daerah.

Kebutuhan akan markas komando yang representatif menjadi prioritas mengingat peran strategis instansi tersebut dalam penegakan peraturan daerah. Sebagaimana dilansir dari Detikcom, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tengah mempertimbangkan kembali urgensi fasilitas tersebut di tengah ambisi menjadikan Jakarta sebagai kota global.

"Sebetulnya sudah didesain dan dianggarkan, cuma terkena efisiensi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

Persoalan ketiadaan kantor resmi ini telah dibahas lebih lanjut bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebagai bagian dari pembenahan tata kelola fasilitas operasional. Rano menekankan bahwa sebagai otoritas keamanan daerah, Satpol PP membutuhkan tempat yang mampu menunjang fungsi pengawasan secara maksimal.

"Kemarin saya sempat bicara dengan Pak Gubernur, sepertinya kita harus evaluasi lagi masalah ini. Apalagi kita mau jadi kota global," ujar Rano.

Kekhawatiran juga muncul terkait kesejahteraan personel yang bertugas di lapangan tanpa dukungan fasilitas istirahat yang memadai. Menurut Rano, aspek kesehatan anggota menjadi faktor krusial karena mereka memiliki beban tugas operasional yang cukup besar di wilayah Jakarta.

"Maaf, istilahnya kalau misal polisi tidak punya Polda kan aneh. Makanya kalau Satpol PP tidak punya mako, itu aneh," ujar Rano.

Di sisi lain, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengonfirmasi bahwa saat ini pihaknya masih berstatus menumpang di salah satu blok lingkungan Balai Kota. Kondisi tersebut dinilai kurang ideal, terutama saat menerima kunjungan resmi dari delegasi luar daerah.

"Jadi, Jakarta itu belum punya kantor Satpol PP. Kami masih numpang di Blok H, Balai Kota, di lantai 16. Kadang kalau ada kunjungan dari wilayah atau daerah, kami masih menerima di Balai Kota karena belum ada kantor sendiri," ungkap Satriadi.

Satriadi menjelaskan bahwa ketersediaan markas mandiri sangat mendesak untuk mengoordinasikan sekitar 5.000 personel. Pihak Satpol PP pun telah menyiapkan lahan di kawasan Cempaka Putih sebagai lokasi potensial pembangunan gedung baru tersebut.

"Kami sudah punya lahan di Cempaka Putih. Itu juga kemarin saya sampaikan sangat urgent untuk bisa mengontrol anggota kami. Kami juga sudah mengusulkan ke Pak Wagub saat kunjungan," jelas Satriadi.