Pemuda MCA Desak Reformasi Independensi Kepemimpinan SPRM

Komite pusat Pemuda MCA mendesak penguatan pengawasan independen terhadap Komisi Anti-Korupsi Malaysia (SPRM) guna memulihkan kepercayaan publik melalui kepemimpinan yang kredibel dan bebas intervensi politik pada Kamis, 23 April 2026.

Organisasi tersebut menegaskan bahwa integritas penegakan hukum bergantung pada independensi pemimpinnya. Sebagai lembaga dengan kewenangan investigasi besar, SPRM dinilai harus tunduk pada mekanisme akuntabilitas yang ketat guna mencegah persepsi kasus yang bermotif politik.

"As a key institution entrusted with investigative and enforcement powers, as well as oversight of other public bodies, the MACC must itself be subject to strong and independent oversight." ujar komite pusat Pemuda MCA dalam pernyataan tertulis.

Kurangnya tanggung jawab di tingkat kepemimpinan dianggap berisiko merusak fondasi kerangka kerja anti-korupsi nasional secara keseluruhan. Pemuda MCA menyatakan hanya individu dengan pengalaman yudisial yang mampu memastikan proses hukum berjalan transparan.

"Any lack of accountability, particularly at the leadership level, risks undermining the foundation of the nation’s anti-corruption framework." kata Pemuda MCA.

Penegasan tersebut diikuti dengan desakan agar jabatan Ketua Pesuruhjaya tidak lagi ditentukan secara tunggal oleh Perdana Menteri. Mekanisme penunjukan disarankan beralih ke tangan parlemen agar tercipta sistem pemeriksaan dan keseimbangan yang efektif.

"Only investigations led by individuals with credibility, judicial experience and independence can restore public confidence and ensure that cases are not perceived as politically motivated or internally managed," tegas Pemuda MCA.

Pemerintah dan panitia pemilihan parlemen diminta segera menyusun kerangka reformasi komprehensif. Hal ini mencakup pelaporan rutin kepada parlemen serta penguatan kerangka audit publik guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan di dalam tubuh lembaga itu sendiri.

"It is time for the government, through a Parliamentary Select Committee, to develop a comprehensive reform framework for the MACC." papar Pemuda MCA.

Reformasi ini juga harus mencakup transparansi dalam proses pengangkatan dan mekanisme pengawasan institusional. Pemuda MCA menekankan bahwa pemerintah persatuan harus serius menangani kelemahan institusional jika ingin berkomitmen memberantas korupsi.

"This should include ensuring that the appointment of its chief commissioner is independent of the executive and subject to parliamentary scrutiny and approval, establishing institutional oversight mechanisms to guarantee transparency and accountability, and strengthening audit and public accountability frameworks to prevent abuse of power." lanjut Pemuda MCA.

Ketidakpastian hukum dan lambatnya perkembangan investigasi internal dinilai telah mengikis kepercayaan masyarakat. Jika tidak ada langkah nyata, integritas sistem anti-korupsi di Malaysia dianggap berada dalam posisi yang rentan.

"If the Prime Minister and the unity government are serious about fighting corruption, they must address these institutional shortcomings within the MACC," tegas Pemuda MCA.

Terkait aksi unjuk rasa yang diinisiasi Sekretariat Tangkap Azam Baki pada 25 April mendatang di Dataran Merdeka, Pemuda MCA menyatakan dukungan resminya. Mereka berencana mengirimkan perwakilan untuk menuntut pembentukan Komisi Penyelidikan Kerajaan (RCI) terkait kepemilikan saham Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki.

"Public concern today extends beyond individual cases to the broader question of whether institutions are transparent, fair and independent." jelas Pemuda MCA.

Pihak sayap pemuda partai tersebut juga menyoroti kegagalan pemerintah dalam memberikan penjelasan yang jelas setelah satu bulan pembentukan komite khusus. Lambatnya progres ini dianggap sebagai kegagalan dalam menghormati komitmen reformasi institusi.

"The lack of transparency in the investigation process, the absence of progress updates more than a month after the formation of a special committee, and the government’s failure to provide a clear explanation have significantly eroded public trust in the anti-corruption system." ujar Pemuda MCA.

Sebagai langkah penutup, organisasi tersebut menuntut percepatan tindakan nyata agar badan anti-korupsi benar-benar bertanggung jawab kepada Parlemen, bukan kepada pihak eksekutif.

"The government must honour its commitment to institutional reform by accelerating measures to ensure that anti-corruption bodies are truly independent, transparent and accountable to Parliament, rather than subject to executive influence," pungkas Pemuda MCA.