Peneliti sebut tantangan "traceability" di industri sawit nasional

1 jam yang lalu

Dalam konteks 'traceability', para petani kecil menjadi titik paling rapuh dalam rantai pasok

Jakarta (ANTARA) - Ketertelusuran atau "traceability" dinilai memiliki peran penting bagi industri kelapa sawit guna mempertahankan akses ke pasar global sekaligus memperkuat legitimasi tata kelola yang berkelanjutan.

Namun demikian peneliti dari Strategic Advisor Center for Entrepreneurship, Change, and Third Sector (CECT) Sustainability Universitas Trisakti, Windrawan Inantha menjelaskan tantangan utama penerapan traceability di industri sawit nasional adalah 42 persen areal sawit Indonesia dikelola oleh petani kecil.

"Dalam konteks traceability, para petani kecil menjadi titik paling rapuh dalam rantai pasok," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dikatakannya Uni Eropa melalui Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation Regulation/EUDR) menuntut komoditas seperti kelapa sawit dapat dibuktikan bebas deforestasi hingga bisa dilacak perjalanan produk mulai dari produk akhir di supermarket hingga kembali ke lokasi kebun asal.

Dalam ranah perdagangan sawit global, lanjutnya, Uni Eropa telah beralih dari pasar atau pembeli produk menjadi penentu arah industri.

Baca juga: Industri sawit tegaskan komitmen wujudkan ekonomi hijau

Baca juga: Model ekonomi sirkular berpotensi diterapkan pada industri sawit

Tekanan Uni Eropa tersebut menjadi tantangan besar bagi industri sawit nasional karena selama ini pasar domestik hampir tidak pernah meminta informasi kebun asal CPO dalam botol minyak goreng atau produk turunan.

"Traceability sawit hari ini lebih banyak lahir dari tekanan akses pasar dan tata kelola global daripada dari dorongan konsumen domestik," katanya.

Menurut dia, setidaknya terdapat lima tantangan dalam penerapan traceability di tingkat petani kecil yakni legalitas lahan, kapasitas teknis, insentif ekonomi yang lemah, biaya sertifikasi dan pengorganisasian petani, hingga keterbatasan SDM pendamping.

"Sistem yang menuntut geolokasi presisi, dokumen legal, pencatatan administrasi, dan koneksi digital akan selalu lebih mudah dijalankan oleh perusahaan besar daripada oleh petani swadaya," katanya.

Oleh karena itu Windrawan mengharapkan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bisa tampil sebagai katalis transformasi di sektor perkebunan sekaligus menjawab tantangan traceability di industri kelapa sawit nasional.

Ia mendorong BPDP menjadikan kesiapan traceability sebagai syarat prioritas penerima manfaat program. Program peremajaan, sarana prasarana, pelatihan, dan dukungan kelembagaan oleh BPDP perlu memberi bobot lebih kepada kelompok tani yang sudah memiliki E-STDB, peta kebun atau proses legalisasi yang berjalan.

"Insentif kebijakan harus terasa nyata di tingkat petani," katanya.

Ia mengharapkan BPDP mendanai infrastruktur data di level petani kecil. BPDP perlu mendukung pemetaan kebun rakyat, pelatihan penggunaan perangkat geolokasi, digitalisasi arsip kelompok tani, dan skema pendampingan lapangan yang berkelanjutan.

Kemudian BPDP perlu menyambungkan agenda traceability dengan penyelesaian legalitas lahan, selain itu lembaga tersebut perlu bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah dan kelembagaan petani agar isu legalitas tidak dibiarkan menjadi bottleneck permanen.

"Selama status lahan belum jelas, data traceability tidak akan kokoh," ujarnya.

Dia mengharapkan BPDP dapat memfasilitasi pilot insentif harga, kontrak pembelian, atau skema dukungan lain yang membuat petani melihat manfaat ekonomi langsung dari keterlacakan.

"Selama buah dari kebun yang tertelusuri dihargai sama dengan yang tidak tertelusuri maka perubahan akan berjalan lambat," katanya.

Dia menambahkan BPDP perlu terus mendorong pengembangan metode penelusuran hasil panen sawit yang terkait sertifikasi ketertelusuran sepanjang rantai pasok sebagai topik prioritas dengan cara menggunakan fungsi riset dan pengembangan secara lebih tajam.

Pada kesempatan tersebut Doktor di bidang Sustainable Development Management itu mengapresiasi BPDP yang sudah mengumumkan persiapan pengembangan sistem informasi ISPO berbasis WebGIS dan aplikasi seluler.

"Ini sinyal yang benar. Tantangannya sekarang adalah memastikan riset, sistem digital, dan pembiayaan lapangan bergerak dalam satu arsitektur, bukan berjalan sendiri-sendiri," katanya.

Baca juga: Kemenperin akselerasi sertifikasi ISPO industri hilir sawit lewat KAN

Baca juga: PASPI dorong BPDP optimalkan dukungan riset kelapa sawit

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.