Peran Jusuf Kalla dalam Pencalonan Jokowi di Pilgub DKI

Sudrajat

Catatan: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi detik.com

Pada 5 Agustus 2012, detik.com memuat berita berjudul, "Jokowi: Benar, Pak JK yang Pertama Kali Minta Saya Ikut Pilgub DKI". Seandainya Jusuf Kalla cukup membagikan tautan berita tersebut tanpa perlu menegaskan secara langsung perannya dalam mendorong Joko Widodo (Jokowi), kemungkinan besar respons publik akan berbeda. Ia tak akan dipersepsikan sebagai sosok yang ingin menonjolkan jasa, atau seolah masih membutuhkan pengakuan. Terlebih lagi, dalam jumpa pers itu tampak jelas bahwa ia menyikapi berbagai isu di media sosial dengan emosi yang cukup kuat, karena dianggap sebagai fitnah yang tidak berdasar.

Dalam kerja besar politik seperti pencalonan gubernur ibu kota, sulit membayangkan semuanya bertumpu pada satu tangan. Selalu ada beragam aktor, kepentingan, kelompok, serta momentum yang saling berkelindan dan ikut menentukan arah.

Pengusaha Sofjan Wanandi, misalnya. Dalam memoar bertajuk "Sofjan Wanandi dan Tujuh Presiden: My Love for My Country" karya Robert Adhi Ksp, terungkap bahwa dirinya termasuk pihak yang diminta Jusuf Kalla untuk membujuk Megawati agar Wali Kota Solo, Joko Widodo, maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada 2012. JK, dalam kisah itu, mengaku tertarik pada gaya kepemimpinan Jokowi dalam membenahi berbagai persoalan di Solo-yang dinilainya tidak partisan dan cenderung rendah hati.

Namun, dalam praktiknya, apakah semua itu cukup dan berhenti sampai di situ? Tentu tidak. Uji popularitas dilakukan oleh berbagai lembaga survei, sementara DPP PDIP juga menjalankan proses uji kepatutan untuk menyaring kandidat. Selain Jokowi, kala itu muncul pula nama Fauzi Bowo yang didukung Taufiq Kiemas, serta Mayjen (Mar) Nono Sampono, mantan Komandan Paspampres pada era kepresidenan Megawati.

Seiring waktu, ketika nama Jokowi terus melambung dalam berbagai survei calon presiden 2014, giliran Prabowo Subianto yang mengungkap perannya. "Yang membawa Jokowi dari Surakarta ke Jakarta itu saya. Saya yang minta langsung kepada Bu Megawati," ujarnya pada pertengahan Juli 2013.

Motif di balik pernyataan itu dapat dibaca cukup jelas. Sebagai calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo tentu tidak menginginkan hadirnya pesaing kuat dalam Pilpres 2014. Ia berharap Jokowi menuntaskan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di sisi lain, bila merujuk pada otobiografi Panda Nababan, "Lahir Sebagai Petarung", Megawati tampak realistis untuk tidak kembali memaksakan diri maju sebagai capres, setelah kekalahan pada 2004 dan 2009, serta kegagalannya dalam Sidang Istimewa MPR 1999.

Belum lagi berbagai kelompok lain yang pada saat itu memiliki kepentingan tersendiri untuk menghambat langkah Prabowo, dengan beragam argumentasi politiknya.

Ketika Jokowi benar-benar maju sebagai calon presiden pada 2014, giliran Hashim Djojohadikusumo yang mengungkap kontribusinya secara lebih rinci. Ia mengaku telah mengenal Jokowi sejak 2008, ketika menyaksikan langsung gaya kepemimpinannya di Solo yang dinilai berbeda. Dari situ tumbuh keyakinan yang kemudian mendorongnya meyakinkan Prabowo agar mendukung Jokowi melalui Gerindra, terutama ketika PDIP disebut masih ragu.

Tak berhenti di sana, Hashim juga mengaku menjadi donatur utama bagi kebutuhan logistik kampanye-mulai dari atribut hingga berbagai keperluan lain agar pencalonan Jokowi dapat berjalan. Ia bahkan menyebut sebagian besar pembiayaan kendaraan kampanye berasal dari kantong pribadinya.

Jika ditelusuri lebih jauh, ada pula sosok Luhut B. Panjaitan dan Panda Nababan. Keduanya telah mengenal Jokowi sejak awal menjabat sebagai Wali Kota Solo, dan diduga memainkan peran masing-masing sesuai kapasitasnya. Luhut, selain sebagai purnawirawan jenderal dengan jaringan luas, juga merupakan pengusaha dengan sumber daya signifikan. Sementara Panda, sebagai elite PDIP saat itu, memiliki kedekatan personal dengan Megawati dan Taufiq Kiemas.

Di tengah berbagai peran itu, bagaimana posisi Jokowi sendiri? Ia kerap menampilkan sikap merendah dengan menyatakan keterbatasan finansial. Namun kontribusinya memang tidak terletak di sana, melainkan pada tingkat popularitas yang terus meningkat-hasil dari gaya kepemimpinan, pendekatan komunikasi, serta kebijakan yang mampu menarik simpati publik.

Dalam perjalanannya, Jokowi juga tampak tidak melupakan peran para pihak yang pernah mendukungnya. Ia "membalas" dengan caranya sendiri, sesuai momentum politik yang tersedia. Jusuf Kalla, misalnya, dipilih sebagai wakil presiden, meskipun secara pribadi Jokowi sempat mempertimbangkan Mahfud MD. Namun Mahfud saat itu justru bergabung dalam tim pemenangan Prabowo-Hatta Radjasa.

Wiranto, yang menyediakan Partai Hanura sebagai kendaraan politik bagi JK, kemudian diangkat sebagai Menko Polhukam. Anies Baswedan, yang berperan sebagai juru bicara selama kampanye, dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Puan Maharani, yang kerap disebut sebagai "putri mahkota" PDIP, diangkat menjadi Menko PMK dalam kabinetnya. Sebuah jabatan yang layaknya ditempati figur senior.

Bahkan terhadap Prabowo Subianto, relasi politik itu pada akhirnya bertransformasi menjadi dukungan terbuka pada Pilpres 2024-sebuah perkembangan yang sebelumnya sulit dibayangkan.

Namun, politik tidak pernah steril dari tafsir. Sebagian pihak menilai langkah-langkah tersebut sebagai bentuk pragmatisme, bahkan pengkhianatan terhadap partai pengusungnya, PDIP. Dalam konteks ini, menarik mencermati pernyataan Panda Nababan kepada Megawati pasca Pemilu 2014: kemenangan PDIP, menurutnya, bukan semata karena kehebatan partai, melainkan besarnya pengaruh Jokowi.

Di titik inilah terlihat bahwa politik bukan panggung tunggal milik satu aktor. Ia adalah orkestrasi yang melibatkan banyak tangan-sering kali disertai narasi yang saling bersaing setelah peristiwa berlalu.

Karena itu, ketika klaim jasa diungkap ke ruang publik, yang dipertaruhkan bukan hanya akurasi sejarah, tetapi juga etika kenegarawanan. Publik mungkin tidak terlalu mempersoalkan siapa yang paling berjasa, tetapi mereka peka terhadap bagaimana kekuasaan dikenang: dengan kerendahan hati, atau sebaliknya. Di sanalah, barangkali, ukuran sejati seorang negarawan diuji.