Perundingan AS&Iran di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan Akhir Perang

Perundingan maraton antara delegasi Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan pada Minggu (12/4/2026) setelah berlangsung selama 21 jam. Kegagalan ini meninggalkan keraguan atas gencatan senjata dua minggu yang telah disepakati sebelumnya dan memperburuk kekhawatiran mengenai pasokan energi global.

Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan bahwa Iran menolak untuk berkomitmen melepaskan senjata nuklir, yang menjadi isu kunci dalam negosiasi. Kementerian Luar Negeri Iran melalui juru bicaranya, Esmaeil Baqaei, mengonfirmasi adanya perbedaan pandangan pada "dua atau tiga isu utama" yang menghalangi tercapainya kesepakatan.

Vance menegaskan bahwa Amerika Serikat telah mengajukan "penawaran terbaik dan terakhirnya". Namun, ia menilai Iran tidak bersedia menerima persyaratan yang disebutnya 'cukup fleksibel' itu.

Menurut Baqaei, meskipun tidak ada rencana segera untuk putaran negosiasi berikutnya, Iran meyakini bahwa 'diplomasi tidak pernah berakhir'. Ia juga menyatakan Iran akan tetap menjalin kontak dengan Pakistan sebagai mediator dan "teman-teman lain di kawasan".

Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, menegaskan negaranya akan terus berperan sebagai mediator antara AS dan Iran. Dar menyebut ia bersama Kepala Staf Angkatan Darat Asim Munir membantu menengahi beberapa putaran negosiasi intens dan konstruktif.

Kegagalan perundingan ini dikhawatirkan dapat membahayakan gencatan senjata yang telah dimulai pada Selasa sebelumnya. Tanpa komitmen Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, pasokan energi global diperkirakan akan terus terhambat.

Sebagai konteks, kedua belah pihak telah melakukan pertukaran dokumen teknis dan peninjauan berulang kali. Namun, jurang perbedaan substansi, gaya, dan temperamen antara delegasi terlalu besar.

Vance dilaporkan mencari solusi yang relatif cepat setelah gencatan senjata diberlakukan. Sementara itu, Tehran cenderung mengambil pendekatan negosiasi jangka panjang yang bergerak lebih lambat.

Presiden AS Donald Trump, yang terus berkomunikasi dengan Vance selama perundingan, sebelumnya telah menyatakan ancaman serius jika Iran tidak mencapai kesepakatan. Namun, tidak jelas apakah Trump memiliki keinginan untuk melanjutkan perang yang tidak populer di kalangan warga Amerika.

Di sisi lain, media pemerintah Iran, Fars News Agency, melaporkan bahwa Iran tidak terburu-buru dan tidak akan mengubah status Selat Hormuz sampai AS menyetujui kesepakatan yang masuk akal.

Mengenai program nuklir, Baqaei mengakui adanya kesepakatan dalam beberapa isu. Namun, kurangnya komitmen Iran untuk meninggalkan pengembangan senjata nuklir menjadi hambatan utama, seperti yang diidentifikasi Vance.

Pasukan Komando Pusat AS (CENTCOM) melaporkan dua kapal perusak berpeluru kendali Angkatan Laut mulai membersihkan ranjau di Selat Hormuz pada Sabtu. Kapal USS Frank E. Peterson dan USS Michael Murphy telah melintasi selat tersebut sebagai bagian misi untuk memastikan jalur maritim vital bebas ranjau.

Namun, juru bicara markas militer Iran 'dengan tegas membantah' klaim pembersihan ranjau ini, menurut kantor berita Fars. Iran telah meletakkan ranjau di dekat Selat Hormuz sebelumnya, termasuk saat perang Iran-Irak pada 1980-an.

Perundingan tingkat tinggi ini merupakan yang pertama antara pejabat AS dan Iran sejak berdirinya Republik Islam pada tahun 1979. Presiden Trump juga dilaporkan sempat menyatakan ketidakpedulian terhadap hasil negosiasi.

Sementara itu, Israel melanjutkan serangan terhadap target Hizbullah di Lebanon. Negosiasi terpisah antara Israel dan Lebanon dijadwalkan akan berlangsung minggu depan di Washington DC, meskipun Lebanon menuntut gencatan senjata terlebih dahulu.

Konteks Konflik Lebanon

Konflik antara Israel dan Hizbullah di Lebanon telah memanas seiring perang Iran-AS. Pada 28 Februari 2026, perang AS-Israel-Iran dimulai dengan serangan di Tehran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, memicu kekacauan regional.

Pada 2 Maret, Israel melancarkan serangan di Lebanon setelah Hizbullah membalas dengan roket ke Israel utara. Serangan meluas ini diikuti pengumuman pengerahan pasukan darat Israel ke Lebanon.

Presiden Lebanon Joseph Aoun sejak minggu pertama konflik telah menyerukan pembicaraan langsung dengan Israel, yang awalnya tidak direspons. Gencatan senjata 14 hari disepakati antara AS dan Iran pada 7 April.

Namun, pada 8 April, jet Israel melakukan serangan udara besar-besaran di Lebanon, menewaskan sedikitnya 303 orang. Peristiwa ini memicu kecaman internasional yang menuduh Israel melanggar gencatan senjata.