Peserta Cerdas Cermat MPR Bakal Bertemu Muzani dan Gibran

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat atau MPR mengundang Josepha Alexandra, seorang peserta Cerdas Cermat 4 Pilar dari SMA Negeri 1 Pontianak, Kalimantan Barat ke Jakarta. Josepha adalah siswa yang memprotes penilaian juri dalam lomba cerdas cermat dan kemudian viral di media sosial.

"Besok direncanakan Josepha akan bertemu langsung dengan Bapak Ahmad Muzani, Ketua MPR RI, dan juga dijadwalkan bertemu Wakil Presiden Gibran," kata anggota MPR Rifqinizamy Karsayuda saat dihubungi pada Selasa malam, 12 Mei 2026.

Rifqinizamy sebelumnya telah memberikan beasiswa kulah ke Cina sebagai apresiasi kepada Josephina yang berani memprotes ketidakadilan penilaian juri dalam lomba Cerdas Cermat MPR beberapa waktu lalu.

Menurut Rifqinizamy, hadiah itu merupakan tawaran dari dia yang juga alumnus SMAN 1 Pontianak. 

"Kami memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah Cina, beberapa waktu terakhir kami juga telah menyalurkan beasiswa serupa kepada siswa-siswi terutama di dapil Kalimantan Selatan," kata Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat itu. 

Perihal polemik penilaian lomba cerdas cermat itu, Rifqinizamy menyatakan MPR telah menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf secara publik. Dalam pertemuan pimpinan MPR dengan Josepha mendatang, kata dia, masyarakat akan mendapatkan penjelasan yang lebih memadai mengenai tindak lanjutnya. 

"Besok insyaallah pimpinan MPR akan menyampaikannya lebih detail termasuk bagaimana treatment terhadap hasil Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat, bagaimana kemungkinan-kemungkinannya," kata dia. 

Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR pada 9 Mei 2026 menuai kontroversi lantaran dewan juri tidak memberikan penilaian yang adil terhadap dua kelompok regu peserta di babak final.

Kejadian ini bermula tiga peserta final, yaitu SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Sambas, dan SMA Negeri 1 Sanggau berebut menjawab pertanyaan, 'DPR dalam memilih anggota BPK wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?'. 

Regu C SMAN 1 Pontianak menjawab pertama kali dengan mengatakan bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. 

Dewan juri bernama Dyastasita menilai jawaban itu kurang tepat sehingga memberikan nilai minus 5. Dyastasita merupakan Kepala Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR.

Kemudian pertanyaan yang sama dilempar kembali ke forum dan Regu B yakni SMAN 1 Sambas mengambil kesempatan dengan menjawab bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. 

Dewan juri memutuskan jawaban itu benar dan memberi SMAN 1 Sambas 10 poin. Hal ini kemudian diprotes oleh peserta dari SMAN 1 Pontianak yang lebih dulu memberikan jawaban yang sama. 

Namun dewan juri beralasan SMA N 1 Pontianak tidak menyebutkan kata “pertimbangan DPD”. Hal ini lantas dibantah oleh peserta regu C. Perdebatan ini menjadi viral di media sosial setelah potongan klip video penilaian itu diunggah ulang oleh pengguna. 

Salah satu anggota dewan juri, Indri Wahyuni, menyoroti pentingnya akurasi dari artikulasi peserta saat menyampaikan jawaban. “Artikulasi itu penting. Dewan juri menilai berdasarkan apa yang terdengar jelas. Kalau tidak terdengar, maka juri berhak memberikan pengurangan nilai,” ujar Indri Wahyuni.

Berdasarkan laman MPR, Indri Wahyuni saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR. Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah mengatakan lembaganya sedang melakukan penelusuran perihal duduk perkara polemik penilaian lomba tersebut. 

MPR, kata Siti, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba untuk mendorong sistem penilaian yang transparan dan akuntabel. Sejumlah hal yang dievaluasi termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban hingga tata kelola keberatan dalam perlombaan.

"Masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas," ujar Siti melalui pesan tertulis pada Senin malam.