PKS Bantah Isu Konflik Internal dalam Pergantian Ketua DPRD DKI

Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) resmi menerbitkan surat keputusan untuk mengganti posisi Khoirudin sebagai Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Selasa (21/4/2026). Langkah organisasi tersebut tertuang dalam SK Nomor: 179/SKEP/DPP-PKS/2026 yang diambil melalui mekanisme musyawarah pimpinan di tingkat pusat.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, mengonfirmasi bahwa pihak wilayah dan fraksi saat ini tengah menindaklanjuti instruksi tersebut secara organisatoris. Ia menegaskan kepatuhan seluruh jajaran kader terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh pimpinan pusat.

"Jadi kalau misalnya emang ada perubahan, ya kita dengar, kita taat gitu," kata Muhammad Taufik Zoelkifli, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta.

Penegasan mengenai soliditas partai disampaikan untuk menepis spekulasi adanya perpecahan di tubuh internal PKS terkait pergeseran jabatan strategis di parlemen Jakarta tersebut. Muhammad Taufik Zoelkifli menyebutkan bahwa rotasi ini merupakan bagian dari rangkaian penyegaran struktur yang sebelumnya juga terjadi pada posisi Presiden Partai dan Ketua Fraksi.

"Jadi kan kemarin memang sudah ada pergantian dari Presiden Partai PKS, kemudian pergantian dari ketua fraksi juga diganti kan, tadinya kan Pak Ismail ya, sekarang saya. Nah itu jadi, itu rangkaian dari itu saja sih," kata Muhammad Taufik Zoelkifli.

PKS memetakan pergantian kepemimpinan ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam mempersiapkan kekuatan partai menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Penguatan konsolidasi internal menjadi prioritas utama guna memastikan mesin partai bekerja optimal di tahun-tahun politik mendatang.

"Nah jadi yang pertama kita benahi memang adalah itu tadi itu, konsolidasi dulu semua," kata Muhammad Taufik Zoelkifli.

Selain fokus pada penataan internal, PKS Jakarta berkomitmen untuk mengintensifkan program-program kerja yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Upaya ini akan dibarengi dengan dorongan bagi para pejabat publik dari partai tersebut agar lebih proaktif dalam menjalankan peran serta fungsinya di pemerintahan.