Politik Air: Air untuk Siapa?

Air sering kita anggap sebagai hal biasa. Setiap hari kita memakainya untuk minum, mandi, memasak, mencuci, menyiram tanaman, sampai menjalankan usaha. Karena terlalu sering dipakai, kita kadang lupa bahwa air adalah salah satu kebutuhan paling penting dalam hidup. Baru ketika air mulai sulit keluar dari keran, sumur mulai mengering, atau air tangki harus dibeli dengan harga mahal, kita sadar bahwa air bukan persoalan kecil.

Selama ini, kalau terjadi kekurangan air, penjelasan yang paling sering muncul biasanya sama: musim kemarau panjang, hujan berkurang, sumber mata air menurun, atau dampak perubahan iklim. Semua itu memang benar. Namun, persoalan air tidak bisa hanya dijelaskan dari sisi alam. Ada hal lain yang sering luput dibicarakan, yaitu soal kekuasaan.

Siapa yang mengatur air? Siapa yang mendapat air lebih dulu? Siapa yang bisa memakai air dalam jumlah besar? Siapa yang harus mengantre, membeli air mahal, atau menunggu bantuan?

Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang disebut sebagai politik air.

Politik air sebenarnya tidak serumit kedengarannya. Sederhananya, politik air adalah cara kita melihat bahwa air tidak hanya mengalir melalui sungai, pipa, atau saluran irigasi, tetapi juga mengalir melalui keputusan politik, kepentingan ekonomi, dan relasi kuasa. Air bisa tersedia di satu tempat, tetapi belum tentu bisa diakses secara adil oleh semua orang.

Kita bisa melihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada daerah yang warganya masih kesulitan air bersih, tetapi tidak jauh dari sana berdiri hotel, vila, restoran, atau kawasan wisata yang setiap hari membutuhkan air dalam jumlah besar. Ada warga yang harus membeli air tangki, sementara pihak lain bisa mengebor air tanah dengan mudah. Ada desa yang memiliki sumber air, tetapi masyarakatnya sendiri belum tentu menikmati layanan air yang baik.

Di situ kita mulai paham bahwa masalah air bukan hanya soal kurangnya air. Masalahnya juga tentang siapa yang punya kuasa untuk mengakses dan mengendalikan air.

Dalam banyak kasus, masyarakat kecil biasanya berada di posisi paling lemah. Mereka tidak punya modal besar untuk membuat sumur bor dalam. Mereka tidak selalu dekat dengan jaringan pipa. Mereka juga tidak selalu punya ruang untuk menyampaikan suara dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, ketika air menjadi terbatas, merekalah yang paling cepat merasakan dampaknya.

Sementara itu, kelompok yang memiliki uang, jaringan, dan pengaruh sering kali lebih mudah mendapatkan air. Mereka bisa membangun fasilitas sendiri, membeli air dalam jumlah besar, atau mendapatkan layanan lebih cepat karena dianggap penting bagi ekonomi. Inilah yang membuat persoalan air menjadi tidak netral. Air memang kebutuhan semua orang, tetapi akses terhadap air sering kali tidak sama.

Bali bisa menjadi contoh yang dekat. Sebagai daerah pariwisata, Bali tentu membutuhkan air dalam jumlah besar. Hotel, vila, kolam renang, restoran, laundry, dan berbagai fasilitas wisata tidak bisa berjalan tanpa air. Namun di sisi lain, ada masyarakat lokal yang masih menghadapi masalah air bersih, terutama ketika musim kemarau atau ketika jaringan layanan belum menjangkau rumah mereka.

Pertanyaannya sederhana, tetapi penting: Jika air semakin terbatas, siapa yang harus diprioritaskan?

Apakah air pertama-tama harus melayani kebutuhan dasar warga, atau kebutuhan industri yang dianggap membawa keuntungan ekonomi? Apakah pembangunan boleh terus berjalan tanpa menghitung daya dukung air? Apakah masyarakat lokal hanya diminta berhemat, sementara penggunaan air dalam skala besar tetap dibiarkan?

Di sinilah kritik terhadap tata kelola air perlu disampaikan. Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan alam, sementara keputusan manusia ikut memperburuk keadaan. Pembangunan yang terlalu cepat, izin yang terlalu longgar, penggunaan air tanah yang tidak terkendali, dan lemahnya pengawasan pemerintah adalah bagian dari masalah. Krisis air tidak hanya datang dari langit yang jarang menurunkan hujan, tetapi juga dari kebijakan yang tidak adil.

Pemerintah tentu memiliki peran penting. Namun, pemerintah tidak cukup hanya hadir ketika membangun proyek, meresmikan instalasi, atau membuat aturan di atas kertas. Pemerintah harus hadir dalam hal yang lebih mendasar: memastikan bahwa air dikelola secara adil. Artinya, warga tidak boleh kalah oleh kepentingan ekonomi yang lebih besar. Kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan kehidupan masyarakat lokal harus menjadi perhatian utama.

Bahasa kebijakan air sering kali terlalu teknis. Kita mendengar istilah debit air, kapasitas pipa, reservoir, sambungan rumah, sumur bor, dan tarif layanan. Semua itu penting. Namun, pembahasan teknis saja tidak cukup. Di balik setiap pipa, ada pertanyaan tentang keadilan. Di balik setiap izin pemanfaatan air, ada pertanyaan tentang keberpihakan. Di balik setiap proyek air, ada pertanyaan apakah masyarakat benar-benar dilibatkan atau hanya menjadi penerima dampak.

Karena itu, air harus dilihat sebagai hak dasar, bukan sekadar barang ekonomi. Air memang bisa dikelola dengan biaya dan teknologi, tetapi tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai komoditas. Jika air hanya mengikuti siapa yang mampu membayar, masyarakat miskin dan wilayah pinggiran akan terus menjadi korban.

Di Bali, nilai lokal seperti Tri Hita Karana sebenarnya bisa menjadi pengingat penting. Kita sering berbicara tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Namun, nilai itu tidak boleh berhenti sebagai slogan.

Kalau benar-benar dijalankan, pembangunan harus menghormati batas alam. Sumber air harus dilindungi. Kawasan resapan tidak boleh terus dikorbankan. Penggunaan air besar-besaran harus diawasi. Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam keputusan yang menyangkut hidup mereka.

Politik air pada akhirnya mengajarkan kita bahwa air bukan hanya urusan keran yang mengalir atau sumur yang penuh. Air adalah cermin dari cara kita mengatur kehidupan bersama. Dari air, kita bisa melihat apakah pembangunan berpihak kepada masyarakat luas atau hanya kepada kelompok tertentu. Dari air, kita bisa membaca apakah pemerintah benar-benar hadir atau sekadar sibuk mengurus proyek.

Air memang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Namun dalam kenyataan sosial, air sering mengalir ke arah mereka yang punya uang, kuasa, dan pengaruh. Karena itu, tugas utama negara adalah memastikan air tidak hanya sampai kepada yang kuat, tetapi juga kepada warga biasa yang paling membutuhkannya.

Sebab, ketika air tidak lagi adil, yang sedang kering bukan hanya tanah dan sumur kita, melainkan juga rasa keadilan dalam kehidupan bersama.