PPATK dan OJK Gagal Deteksi Judol Hayam Wuruk

Aktivis Forum Sipil Bersuara (Forsiber) Hamdi Putra mempertanyakan kinerja PPATK dan OJK dalam kasus judol di Hayam Wuruk.

"Kok bisa industri judi lintas negara dapat beroperasi secara masif, menyewa fasilitas elite, dan memutar dana besar tanpa memicu alarm dalam sistem anti-pencucian uang Indonesia," kata Hamdi dalam keterangannya, Senin 11 Mei 2026.

Apalagi industry judol tersebut melibatkan ratusan warga negara asing (WNA) dan puluhan situs.

"Secara ekonomi mustahil hanya mengandalkan transaksi tunai kecil," kata Hamdi.

Skala bisnis sebesar ini dipastikan membutuhkan infrastruktur finansial yang kompleks, mulai dari rekening penampung, payment gateway, dompet digital, penggunaan identitas lokal (nominee), hingga perusahaan cangkang dan transaksi lintas batas untuk penggajian serta konversi aset.

Keberadaan jejak finansial yang seharusnya masif ini menimbulkan kontradiksi brutal terhadap citra kuat aturan Anti-Money Laundering (AML) yang selama ini dibangun pemerintah.

"Lantas bagaimana efektivitas sistem deteksi dini apabila operasi sebesar itu baru teridentifikasi melalui penggerebekan fisik, bukan melalui intelijen keuangan," tanya Hamdi.

Secara teori AML modern, aktivitas semacam ini pasti menghasilkan pola transaksi berulang, teknik pelapisan dana (layering), hingga ketidaksesuaian geografis yang seharusnya mudah terbaca.

Jika sistem gagal menangkap anomali tersebut, muncul persepsi bahwa intelijen keuangan nasional mungkin tertinggal dari kecepatan sindikat internasional, atau terdapat celah serius dalam mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan.

Sebelumnya, Bareskrim Polri berhasil menangkap 321 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam operasional judi online lintas negara di Jakarta Barat.