Prabowo Geser Muhammad Qodari Menjadi Kepala Badan Komunikasi

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/4/2026). Perubahan posisi ini dilakukan guna mengoptimalkan penyampaian informasi mengenai berbagai program kerja pemerintah yang kian masif kepada masyarakat luas.

Sebagaimana dilansir dari Detikcom, Qodari yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui adanya peningkatan beban tanggung jawab pada jabatan barunya tersebut.

"Ini pelantikan yang ketiga untuk saya pribadi selama pemerintahan Bapak Prabowo dan rasanya tanggung jawab ini semakin meningkat. Jadi terus terang waktu dikasih tahu itu doa saya tambah panjang, karena ini tambah berat, berat sekali," kata Qodari usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Ia menilai kompleksitas program pemerintah saat ini menuntut pemaparan yang lebih mendalam agar publik dapat memahami esensi dari setiap kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo.

"Dan kenapa ini berat karena memang apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo, pemerintahan Pak Prabowo sangat-sangat banyak program-program yang harus dijelaskan latar belakangnya, sebab-sebabnya," lanjut Qodari.

Peningkatan peran komunikasi ini dianggap krusial untuk menyelaraskan narasi kebijakan dengan amanat undang-undang dasar. Qodari menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral guna memastikan pesan pemerintah tersampaikan secara efektif melalui berbagai kanal informasi.

"Nah ini pekerjaan yang besar, tentunya pekerjaan yang sangat besar ini harus bekerja sama dengan berbagai lembaga, dengan semua KL insyaallah, dengan semua stakeholder terutama dengan teman-teman media ya yang notabene kalau saya pribadi memang sudah menjadi bagian dari komunitas ini dari sangat-sangat lama," ujar Qodari.

Dalam kesempatan yang sama, Hasan Nasbi yang kini mengemban tugas sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi. Penguatan strategi substansi komunikasi akan dilakukan bersama Badan Komunikasi Kepresidenan dan KSP.

"Termasuk juga mungkin nanti dari pemerintah tentu kan harus juga meluruskan hal-hal yang apa berita-berita, pemahaman atau informasi yang tidak benar terhadap pemerintah," kata Hasan.

Hasan menambahkan bahwa peran masing-masing lembaga akan saling melengkapi dalam struktur komunikasi negara. Fokus utama ke depan adalah memastikan kementerian terkait dapat menjalankan peran eksekusi informasi dengan dukungan strategi yang matang.

"Jadi kalau ototnya mungkin nanti akan ada di Bakom, ada di Menkomdigi, kita mungkin nanti akan membantu pemerintah dalam soal strategi, dalam soal yang sifatnya mungkin ke substansi," lanjut Hasan.