Prabowo Panggil Menteri Ekonomi Bahas Mekanisme BUMN Khusus Ekspor

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih bidang ekonomi dan pejabat negara ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026). Pertemuan dalam agenda makan siang tersebut dilakukan untuk membahas mekanisme pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai BUMN Khusus Ekspor.

Para pejabat yang hadir kompak mengenakan kemeja batik dan membawa map laporan. Berdasarkan laporan Antara, Detikcom, dan Kompascom, pejabat yang hadir meliputi Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyatakan kedatangannya bertujuan untuk melaporkan perkembangan terkait Badan Ekspor tersebut kepada Presiden.

"Ini mau lapor mekanismenya (Badan Ekspor)," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Rosan menambahkan bahwa dirinya belum bisa memberikan perincian lebih lanjut mengenai isi laporan sebelum menyampaikannya langsung kepada Kepala Negara.

"Undangan makan siang," kata Rosan.

Ia kemudian meminta izin untuk masuk terlebih dahulu guna menyelesaikan laporan tersebut.

"Ini mau lapor mekanismenya. Nanti ya saya laporan dulu," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa dirinya hadir untuk memenuhi undangan makan siang dan siap menyampaikan laporan jika diminta.

"Haruslah, sebagai menteri kan harus siap. Kalau diperlukan kan harus dilaporkan," ujar Agus.

Agus juga menambahkan bahwa para menteri masih harus menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo terkait agenda spesifik pertemuan tersebut.

"Nanti kita lihat bapak Presiden mau memberikan arahan apa," ucap Agus.

"Kita lihat pak presiden mau berikan arahan apa," ujarnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa dirinya membawa data hasil studi terkait manipulasi nilai dalam dokumen perdagangan ekspor-impor sebagai antisipasi jika Presiden meminta laporan tersebut.

"Selalu buat jaga-jaga, kalau ditanya jangan sampai nggak bisa. Ada studi itu, yang saya sebutin kemarin," ucapnya.

Purbaya kembali menegaskan bahwa persiapan dokumen ini dilakukan agar koordinasi berjalan lancar saat berdiskusi dengan Kepala Negara.

"Ini selalu jaga-jaga, kalau ditanya jangan sampe nggak bisa," ujar Purbaya.

Di sisi lain, isu stabilitas ekonomi juga menjadi fokus pemerintah. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, dalam penjelasannya pada Rabu (20/5/2026) melalui siaran Youtube, mengklarifikasi pernyataan Presiden Prabowo di Nganjuk pada Sabtu (16/5/2026) mengenai warga desa yang tidak menggunakan dolar AS di tengah tekanan nilai tukar rupiah.

"Paham dalam arti dua. Paham bahwa memang mereka secara tidak langsung tidak menggunakan dolar sama sekali. Mereka belanja pakai rupiah, jasa, tenaga, pertukaran barang semua berdagang pakai rupiah. Dan enggak terlalu memikirkan berapa kurs dolar pada saat itu," kata Hasan dalam video yang diunggah di akun Youtubenya, seperti dikutip Rabu (20/5).

Hasan mengibaratkan gaya komunikasi Presiden Prabowo seperti nasihat bijak dari orang tua kepada anaknya agar masyarakat tidak ikut terbebani oleh kerumitan penyesuaian makroekonomi.

"And yang kedua, sebenarnya masyarakat desa tuh juga paham bahwa presiden bicara di depan mereka pada saat itu seperti wisdom orang tua berbicara di depan anak-anaknya," sambungnya.

Pemerintah sendiri telah melakukan langkah-langkah strategis melalui koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sejak awal Mei untuk merumuskan skenario stabilisasi nilai tukar rupiah.

"Kerumitan-kerumitan ini, kompleksitas persoalan ini enggak harus ditransfer ke masyarakat. Apalagi masyarakat desa. Nah, ini kan wisdom, wisdom dari orang tua terhadap anak anaknya, wisdom dari pemerintah terhadap warga negaranya. Apakah ada warga negara yang mengerti persoalan sebenarnya? Iya, ada pasti," tutur Hasan.

Hasan meminta publik memberikan waktu kepada jajaran menteri dan otoritas moneter untuk bekerja merumuskan keseimbangan baru ekonomi.

"Tapi kerumitan itu tidak harus dia transfer ke warga negara yang lain. Karena yang nanti ujung-ujungnya mengatasi ini kan pemerintah. Yang harus berpikir keras pemerintah, yang harus menjadikan ini sebagai beban hidup dan kepusingan itu pemerintah. Jadi kasih waktu pemerintah untuk menjalankan strategi untuk menstabilkan nilai tukar. Mencari titik ekuilibrium, entah itu titik ekuilibrium lama atau titik ekuilibrium baru nilai tukar rupiah terhadap US dolar," sambungnya.