Prabowo Subianto Jajaki Kontrak Minyak Jangka Panjang dengan Rusia

Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan kenegaraan dengan Presiden Vladimir Putin di Rusia pada Selasa (14/4/2026) guna membahas penguatan kerja sama strategis di sektor energi. Fokus utama diskusi tersebut adalah upaya Indonesia dalam mengamankan pasokan produk minyak bumi secara stabil.

Pemerintah Indonesia secara resmi telah mengajukan permohonan pasokan produk minyak bumi kepada Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Energi Rusia, Sergey Tsivilyov, menyusul pertemuan tingkat tinggi yang melibatkan delegasi kedua negara di Moskow.

Sebagaimana dilansir dari Detik Finance melalui kantor berita Rusia, TASS, saat ini kedua pihak tengah mematangkan draf perjanjian kerja sama tersebut. Tsivilyov menekankan bahwa kontrak yang disusun akan bersifat berkelanjutan dengan penyesuaian harga yang kompetitif bagi kedua belah pihak.

"Kami menerima permintaan dari mitra kami di Indonesia untuk pasokan produk minyak bumi kepada mereka. Kami sekarang sedang bekerja serius untuk menyusun kontrak jangka panjang dengan harga yang saling menguntungkan," ujar Sergey Tsivilyov, Menteri Energi Rusia.

Tsivilyov menambahkan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari kerja sama sistemik yang direncanakan untuk jangka waktu lama. Pengaturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian pasokan bagi kebutuhan domestik Indonesia melalui skema yang lebih terstruktur.

Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataannya menyampaikan harapan besar agar hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia terus menguat. Ia menegaskan bahwa sektor ekonomi dan energi menjadi pilar utama dalam kemitraan yang ingin dipererat oleh Indonesia.

"Terutama kalau bisa kita terus mempererat kerja sama terutama di bidang ekonomi dan energi," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden turut didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Kehadiran Menteri ESDM mempertegas posisi penting sektor energi dalam agenda pembahasan resmi antara kedua kepala negara tersebut.