Prabowo Subianto Targetkan Nusantara Jadi Ibu Kota Politik pada 2028

Pemerintah Indonesia menargetkan Nusantara resmi menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 di tengah berbagai tantangan pendanaan dan logistik pembangunan di hutan Kalimantan Timur. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan presiden terkait status baru tersebut untuk menggantikan Jakarta yang kini mengalami kelebihan populasi dan penurunan muka tanah.

Proyek ambisius senilai lebih dari 30 miliar dolar AS ini awalnya dicanangkan oleh mantan Presiden Joko Widodo pada 2019 dan mulai dibangun pada 2022. Saat ini, kawasan inti pemerintahan hampir selesai dengan ikon utama struktur logam setinggi 250 kaki berbentuk burung Garuda sebagai simbol nasional.

Meskipun pembangunan terus berjalan, terdapat ketidakpastian mengenai keberlanjutan proyek setelah kepemimpinan beralih ke Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024. Anggaran negara untuk proyek ini pada tahun 2026 dipangkas hingga setengahnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang memicu keraguan dari berbagai pihak.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, membantah kekhawatiran bahwa Nusantara akan menjadi kota hantu akibat pelambatan progres pembangunan. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk merampungkan gedung-gedung legislatif dan yudikatif agar presiden dapat berkantor di sana sepenuhnya.

"Don't worry. It will be continued." ujar Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Basuki menjelaskan bahwa peraturan presiden yang baru merupakan bentuk dukungan nyata dari kepala negara terhadap kelangsungan proyek tersebut. Menurut rencana, sebanyak 4.100 pegawai negeri sipil tambahan akan dipindahkan ke Nusantara pada tahun ini sebagai bagian dari tahap awal mobilisasi penduduk.

Di sisi lain, organisasi lingkungan seperti WALHI menyoroti dampak kerusakan ekosistem mangrove di sekitar Teluk Balikpapan akibat aktivitas konstruksi skala besar. Mereka mengkhawatirkan keberlangsungan hidup spesies endemik yang habitatnya mulai terganggu oleh pembukaan lahan.

"The most impacted will be what we call silent victims — mangrove ecosystem and then proboscis monkey and owa Kalimantan," kata Fathur Roziqin Fen, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Timur.

Fathur juga meragukan klaim pemerintah bahwa IKN akan menjadi kota pintar yang inklusif bagi semua kalangan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur saat ini justru memberikan tekanan bagi lingkungan dan masyarakat adat di sekitarnya.

"It's hard to believe the dream that the construction will be a smart city, forest city and green city," tutur Fathur Roziqin Fen, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Timur.

"It's hard to believe that the future of [Nusantara] will be inclusive." lanjut Fathur Roziqin Fen, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Timur.

Masyarakat adat suku Balik di Desa Sepaku Lama juga melaporkan hilangnya akses terhadap sumber air sungai akibat pembangunan dinding beton penahan banjir. Meski pihak pengelola instalasi pengolahan air mengeklaim telah menyediakan air gratis, warga masih harus menanggung biaya pemasangan pipa ke rumah masing-masing.

Warga setempat juga menghadapi ancaman penggusuran lahan karena wilayah pemukiman mereka akan segera diserap oleh perluasan area kota Nusantara. Banyak keluarga yang memiliki ikatan sejarah kuat dengan tanah tersebut merasa enggan untuk melepaskan properti mereka meskipun dijanjikan kompensasi.

"Maybe the government can compensate me for the plants or even the house. But my memories, my history, can the government replace that?" cetus Pandi, warga Desa Sepaku Lama.

Pandi mempertanyakan urgensi pembangunan ibu kota baru di saat Indonesia sudah memiliki Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Ia berharap masyarakat lokal diberikan ruang untuk tetap tinggal di tanah leluhur mereka tanpa gangguan proyek pembangunan.

"They already have a capital city. Why build a new one? Why don't they just leave us here peacefully?" tambah Pandi, warga Desa Sepaku Lama.