Prabowo Tekankan Intervensi Pemerintah Jaga Ketahanan Pangan Nasional

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan instrumen krusial dalam menjamin keberlangsungan negara serta stabilitas perdamaian. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi pleno KTT Asean ke-48 di Cebu, Filipina, pada Jumat (8/5/2026), sebagaimana dilansir dari Bloombergtechnoz.

Kepala Negara menyatakan bahwa sektor pangan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar masyarakat sehingga kehadiran negara sangat diperlukan. Menurutnya, urusan pertanian tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar demi menjaga kemerdekaan bangsa.

"Tanpa pangan, pada dasarnya tidak ada masyarakat. Tanpa pangan, tidak ada kemerdekaan. Tanpa pangan, tidak ada kedamaian," kata Prabowo Subianto, Presiden RI dalam keterangan resmi pada Minggu (10/5/2026).

Prabowo menambahkan bahwa pemerintah memegang tanggung jawab utama dalam mengantisipasi ancaman krisis pangan global. Ia menyoroti pentingnya peran pusat dalam menghadapi ketidakpastian situasi dunia saat ini.

"Ketahanan pangan adalah tentang kepemimpinan pemerintah dan intervensi pemerintah. Indonesia tidak percaya bahwa pertanian hanya boleh diserahkan kepada sektor swasta," tegas Prabowo Subianto, Presiden RI.

Terkait tantangan regional, Presiden mengingatkan para pemimpin Asia Tenggara mengenai risiko perubahan iklim dan fenomena El Nino ekstrem. Ia mendorong penguatan kerja sama melalui optimalisasi sistem cadangan pangan kawasan seperti Asean Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR).

"Ini bukan tantangan yang dapat ditangani oleh satu negara saja. Asean harus bertindak bersama," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.

Presiden juga memberikan instruksi agar negara-negara di kawasan mulai memprioritaskan kedaulatan stok pangan di tingkat lokal.

"Kita harus memajukan cadangan pangan berbasis lokal kita," tutur Prabowo Subianto, Presiden RI.

Menanggapi arahan tersebut, Kementerian Pertanian kini mempercepat langkah strategis melalui modernisasi pertanian dan perbaikan irigasi. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menekankan bahwa penguatan sektor ini menjadi fondasi untuk menghadapi tantangan krisis pangan dunia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian telah menyumbang 12,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada kuartal I 2026. Indikator kesejahteraan petani juga menunjukkan tren positif dengan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 125,45 pada Februari 2026.

Selain peningkatan produksi, pemerintah berhasil menekan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen meskipun harga global sedang meningkat. Di sisi perdagangan internasional, nilai ekspor pertanian sepanjang 2025 melonjak Rp166,71 triliun, sementara nilai impor tercatat mengalami penurunan sebesar Rp41,68 triliun.