Pramono Akan Benahi Tambora, Targetkan Keluar dari Daftar 211 RW Kumuh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pembenahan kawasan padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat, yang saat ini masih masuk dalam kategori wilayah RW kumuh. Penataan dilakukan sebagai bagian dari program pengurangan kawasan kumuh di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Tambora menjadi salah satu wilayah prioritas karena memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta risiko kebakaran yang cukup sering terjadi.

“Jadi kalau Tambora memang salah satu kawasan yang RW-nya masih masuk dalam kawasan RW kumuh. Dan kemarin secara khusus Ibu Kepala BPS (Amalia Adininggar Widyasanti), menyampaikan tentang Tambora,” kata Pramono usai acara Deklarasi Gerakan Pilah Sampah sekaligus Pencanangan HUT ke-499 Jakarta di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (10/5).

Ia menegaskan Pemprov Jakarta akan melakukan pembenahan secara menyeluruh di kawasan tersebut agar dapat keluar dari daftar 211 RW kumuh di Jakarta.

“Kami akan melakukan pembenahan secara prinsip di Tambora. Mudah-mudahan ke depan, Tambora akan keluar dari 211 RW yang dianggap kumuh karena salah satu kebakaran tertinggi di Jakarta itu di Tambora, karena tingkat kepadatannya yang cukup tinggi,” ujarnya.

Pramono menyebut penanganan kawasan Tambora akan menjadi perhatian khusus Pemprov DKI Jakarta bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

“Sehingga dengan demikian, Tambora akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga Wali Kota Jakarta Barat,” kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memfokuskan penanganan kawasan kumuh di wilayah padat penduduk, khususnya di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Langkah ini diambil setelah data terbaru menunjukkan masih adanya ratusan RW yang masuk kategori kumuh.

Pramono mengatakan wilayah dengan kepadatan tinggi menjadi perhatian utama pemerintah dalam program penataan ke depan.

“Secara garis besar prinsipnya, walaupun nanti ada 1.900 yang sebelumnya dianggap sudah tidak kumuh, tetapi saya juga setuju untuk lebih diperdalam,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/5).

“Dengan ada beberapa yang menjadi prioritas RW terutama di daerah-daerah yang padat penduduk, yang paling banyak adalah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, itu yang akan mendapatkan perhatian,” imbuhnya.

Ia mengaku telah meninjau langsung sejumlah wilayah di Jakarta dan menemukan masih adanya permukiman yang membutuhkan penanganan serius, terutama di wilayah Barat.