Ratifikasi ILO 188, menutup kekosongan sistem perlindungan ABK

1 jam yang lalu

Ratifikasi ILO 188 menempatkan Indonesia dalam kerangka standar global perlindungan pekerja perikanan.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 sebagai langkah untuk memperkuat perlindungan awak kapal perikanan (ABK), sekaligus merespons persoalan struktural yang selama ini terjadi di sektor perikanan tangkap.

Penandatanganan Peraturan Presiden tersebut dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari agenda perlindungan pekerja pada peringatan Hari Buruh Internasional.

Ratifikasi ini menandai perubahan pendekatan negara dalam melihat sektor perikanan, dari sekadar aktivitas ekonomi menjadi ruang kerja dengan standar perlindungan yang harus setara dengan sektor formal lainnya.

Presiden menegaskan bahwa ratifikasi ini ditujukan untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan awak kapal perikanan, sekaligus menutup kekosongan regulasi yang selama ini terjadi di sektor maritim. Penempatan kebijakan ini dalam momentum May Day memperlihatkan bahwa isu ABK diposisikan sebagai bagian dari agenda ketenagakerjaan nasional yang lebih luas.

Konvensi ILO 188 mengatur standar minimum yang harus dipenuhi dalam hubungan kerja di sektor perikanan. Pengaturan tersebut mencakup batas usia minimum pekerja, kewajiban kontrak kerja tertulis, pengaturan jam kerja dan waktu istirahat, serta penyediaan akomodasi, makanan, dan layanan kesehatan di atas kapal. Selain itu, konvensi ini juga mewajibkan adanya jaminan sosial dan perlindungan terhadap kecelakaan kerja.

Penguatan standar tersebut menjadi krusial mengingat sektor perikanan selama ini dikenal sebagai salah satu sektor dengan risiko kerja tertinggi. Aktivitas di laut lepas menghadirkan potensi kecelakaan, tekanan kerja tinggi, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Dalam kondisi tanpa regulasi yang kuat, situasi ini membuka ruang bagi praktik eksploitasi yang berlangsung dalam jangka panjang.

Sebelum ratifikasi, perlindungan terhadap ABK kerap berada dalam ruang abu-abu regulasi. Tumpang tindih kewenangan antar kementerian serta lemahnya pengawasan membuka celah terjadinya berbagai pelanggaran. Sejumlah kasus menunjukkan pola yang berulang, mulai dari eksploitasi tenaga kerja hingga praktik yang mengarah pada perbudakan modern.

Kasus perbudakan modern di Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, pada 2015 menjadi salah satu contoh paling mencolok. Dalam kasus ini, pekerja sektor perikanan dipaksa bekerja dalam jam panjang dan mengalami berbagai bentuk kekerasan.

Baca juga: Prabowo ratifikasi ILO 188 untuk beri perlindungan nelayan

Baca juga: Menteri P2MI: Ratifikasi ILO 188 'kado istimewa' Presiden untuk ABK

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.